Pemerintah Salurkan Rp8 Juta per Kepala Keluarga untuk Korban Banjir dan Longsor di Sumatra

MEDAN – Pemerintah menetapkan santunan bagi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Setiap kepala keluarga terdampak akan menerima bantuan senilai Rp8 juta, yang terdiri dari Rp3 juta untuk perbaikan rumah dan Rp5 juta untuk pemulihan ekonomi.

Informasi ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya usai pertemuan dengan Menteri Sosial, Gus Ipul, di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta.

Baca Juga:

• Diduga Picu Banjir dan Longsor, PT Agincourt Resources Disanksi Pemerintah

Data tersebut juga diunggah melalui akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet pada Rabu (24/12/2025).

"Setiap kepala keluarga yang terdampak atau mengungsi akan mendapat minimal Rp8 juta dengan rincian Rp3 juta untuk isian rumah dan Rp5 juta untuk pemulihan ekonomi," ujar Teddy.

Bantuan ini diberikan di luar paket sosial lain, seperti beras 10 kg per bulan, uang lauk pauk Rp300-450 ribu per bulan, pembangunan hunian sementara dan tetap, serta uang tunggu hunian sebesar Rp600 ribu.

Sementara, santunan untuk korban jiwa ditetapkan sebesar Rp15 juta, dan korban luka berat mendapatkan Rp5 juta.

"Seluruh dana santunan akan langsung dibagikan oleh Kementerian Sosial berdasarkan data dan persetujuan bupati/wali kota daerah setempat," tambah Teddy.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban jiwa di tiga provinsi tersebut kini mencapai 1.129 orang, setelah penambahan 17 korban dalam update terbaru.

Korban hilang tercatat sebanyak 174 orang, terbanyak di Sumut dengan 71 orang, diikuti Sumbar 72 orang, dan Aceh 31 orang.

Jumlah pengungsi masih mencapai 496.293 orang, dengan Aceh menjadi wilayah terdampak terbesar (473.323 orang), disusul Sumut (13.262 orang) dan Sumbar (9.708 orang).

Saat ini, pemerintah terus melakukan perbaikan infrastruktur dan penyaluran bantuan.

Sebanyak 12 kabupaten/kota telah menetapkan status transisi dari tanggap darurat ke tahap pemulihan: empat di Aceh, empat di Sumut, dan empat di Sumbar.

Kabupaten/kota lainnya masih memperpanjang status tanggap darurat hingga 28–30 Desember 2025.

"Kami berharap akhir Desember ini seluruh kabupaten/kota yang memerlukan hunian sementara sudah mulai pembangunan," jelas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB, Abdul Muhari.*

(tm/ad)

Diduga Picu Banjir dan Longsor, PT Agincourt Resources Disanksi Pemerintah

Gubernur Sumut Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana hingga Akhir Tahun

Pemerintah Investigasi Alih Fungsi Lahan Penyebab Banjir Bandang di Sumatra, Wamendagri: Jadi Pelajaran Kita Semua

Situs Warisan Dunia Ombilin Sawahlunto Rusak Pascabencana, Menbud Fadli Zon Janji Pemulihan Cepat

Harga Pangan di Sumut Turun Jelang Natal, Cabai Merah Medan Anjlok

TNI Bubarkan Aksi Pembawa Bendera GAM di Lhokseumawe, Seorang Pria Bersenjata Diamankan