Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menanggapi keluhan kelompok buruh terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 di sejumlah daerah.
Di DKI Jakarta, UMP ditetapkan sebesar Rp 5,72 juta per bulan, namun dikeluhkan karena lebih rendah dibanding Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Bekasi dan Karawang.
Airlangga menegaskan, kenaikan UMP 2026 ditetapkan melalui rumus Inflasi + (Alpha × Pertumbuhan Ekonomi) dengan rentang Alpha 0,5–0,9.Baca Juga:
"Formulasi ini menjadi patokan agar pekerja memperoleh upah yang sejalan dengan kebutuhan dan inflasi," ujarnya di Pondok Indah Mall (PIM) 1, Jakarta, Jumat (26/12/2025).
Meski demikian, Airlangga mengimbau badan usaha menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas.
Pekerja dengan kinerja tinggi dapat memperoleh gaji di atas UMP, termasuk di sektor industri capital intensive dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Namun, kelompok buruh menilai kenaikan UMP 2026 belum mencukupi kebutuhan hidup riil.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat, menyebut kenaikan upah masih tertinggal dibanding laju harga pangan, layanan kesehatan, transportasi, dan pendidikan.
"Kenaikan UMP ini belum mampu menjawab kebutuhan riil buruh/pekerja. Harga-harga terus naik, pengendalian biaya hidup masih sangat lemah," kata Mirah.
Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana menggelar aksi demonstrasi di Istana Kepresidenan Jakarta dan Balai Kota DKI Jakarta sebagai respons atas penetapan UMP 2026.
Presiden KSPI, Said Iqbal, menyebut demo akan dilakukan paling cepat 29 Desember 2025 atau awal Januari 2026 jika belum ada respons memadai dari pemerintah.
"UMP DKI Jakarta sebesar Rp 5,73 juta per bulan belum sesuai kebutuhan hidup layak. Aksi ini sebagai bentuk tekanan agar pemerintah mendengar aspirasi buruh," ujar Said Iqbal.*
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL