Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator, Kejagung: Jika Pelaku Utama, Tidak Bisa Dikabulkan
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menanggapi keluhan kelompok buruh terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 di sejumlah daerah.
Di DKI Jakarta, UMP ditetapkan sebesar Rp 5,72 juta per bulan, namun dikeluhkan karena lebih rendah dibanding Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Bekasi dan Karawang.
Airlangga menegaskan, kenaikan UMP 2026 ditetapkan melalui rumus Inflasi + (Alpha × Pertumbuhan Ekonomi) dengan rentang Alpha 0,5–0,9.Baca Juga:
"Formulasi ini menjadi patokan agar pekerja memperoleh upah yang sejalan dengan kebutuhan dan inflasi," ujarnya di Pondok Indah Mall (PIM) 1, Jakarta, Jumat (26/12/2025).
Meski demikian, Airlangga mengimbau badan usaha menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas.
Pekerja dengan kinerja tinggi dapat memperoleh gaji di atas UMP, termasuk di sektor industri capital intensive dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Namun, kelompok buruh menilai kenaikan UMP 2026 belum mencukupi kebutuhan hidup riil.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat, menyebut kenaikan upah masih tertinggal dibanding laju harga pangan, layanan kesehatan, transportasi, dan pendidikan.
"Kenaikan UMP ini belum mampu menjawab kebutuhan riil buruh/pekerja. Harga-harga terus naik, pengendalian biaya hidup masih sangat lemah," kata Mirah.
Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana menggelar aksi demonstrasi di Istana Kepresidenan Jakarta dan Balai Kota DKI Jakarta sebagai respons atas penetapan UMP 2026.
Presiden KSPI, Said Iqbal, menyebut demo akan dilakukan paling cepat 29 Desember 2025 atau awal Januari 2026 jika belum ada respons memadai dari pemerintah.
"UMP DKI Jakarta sebesar Rp 5,73 juta per bulan belum sesuai kebutuhan hidup layak. Aksi ini sebagai bentuk tekanan agar pemerintah mendengar aspirasi buruh," ujar Said Iqbal.*
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan
HUKUM DAN KRIMINAL
KUPANG Warga Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengeluhkan lonjakan harga gas elpiji nonsubsidi ukuran 12 kilogram yang dalam bebe
EKONOMI
JAKARTA Badan Pengelola (BP) BUMN bersama Danantara tengah menyiapkan restrukturisasi besarbesaran terhadap perusahaan pelat merah. Sal
EKONOMI
KARO Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, merespons viralnya video dugaan pungutan berlapis yang dialami wisatawan saat menuju kawas
PARIWISATA
OlehAbdul KhalidADALAH fakta yang tak terbantahkan bahwa setiap perubahan besar di republik ini tidak pernah bisa dilepaskan dari tangan da
OPINI
LABUHANBATU SELATAN Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyambut kepulangan 147 jamaah haji asal daerah tersebut yang telah menuna
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kabar duka datang dari Aceh. Mantan Gubernur Aceh periode 20122017, Dr. H. Zaini Abdullah, meninggal dunia pada Sabtu (13/6/
SOSOK
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menunjukkan respons cepat terhadap berbagai keluhan masyarakat saat kegiatan Sapa Warga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) menggelar kuliah umum bertema Perubahan Hukum Pidana di Indonesia yang
PENDIDIKAN
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, dalam pertemuan kenegaraan di kedia
POLITIK