SBY Dipastikan Absen di Upacara HUT RI, Ini Alasannya Kata Mensesneg
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap sejumlah Presiden dan Wakil Presiden terdahulu telah mengonfirmas
NASIONAL
BANDA ACEH – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) menggelar kuliah umum bertema Perubahan Hukum Pidana di Indonesia yang berlangsung di Aula Rektorat Unmuha, Sabtu (13/6/2026). Kegiatan ini menghadirkan Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Ainal Mardiah, sebagai narasumber utama.
Kuliah umum tersebut dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum Unmuha, Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes, para wakil dekan, dosen, serta civitas akademika. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan wawasan hukum bagi mahasiswa dan tenaga pendidik di lingkungan kampus.
Dalam sambutannya, Dekan FH Unmuha menekankan pentingnya pemahaman perkembangan hukum pidana di Indonesia, terutama dalam konteks penegakan hukum oleh Mahkamah Agung.Baca Juga:
"Kehadiran Ibu Ainal Mardiah, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman dosen serta mahasiswa mengenai perkembangan dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia," ujar Mainita.
Usai dibuka secara resmi, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Ainal Mardiah yang dipandu oleh dosen FH Unmuha, Nora Mia Azmi, S.H., M.H.
Dalam pemaparannya, Ainal Mardiah menjelaskan bahwa pembaruan hukum pidana diarahkan untuk membangun sistem hukum yang modern, berkeadilan sosial, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya dasar hukum dan dasar fakta dalam setiap putusan hakim, baik dalam perkara perdata maupun pidana.
Menurutnya, putusan hakim dalam perkara perdata harus memiliki dasar hukum yang jelas serta hubungan hukum yang tegas antara para pihak dengan objek sengketa.
Sementara dalam perkara pidana, putusan harus didasarkan pada dua aspek utama, yaitu kesesuaian antara fakta yang terbukti di persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
"Dasar hukum merujuk pada peraturan perundang-undangan atau pasal yang didakwakan, sedangkan dasar fakta diperoleh melalui pembuktian di persidangan," jelasnya.
Kegiatan kuliah umum tersebut kemudian ditutup dengan sesi diskusi antara narasumber dan peserta, penyerahan cendera mata, serta foto bersama.*
(d/dh)
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap sejumlah Presiden dan Wakil Presiden terdahulu telah mengonfirmas
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah pusat bergerak cepat menangani kondisi darurat pascagempa magnitudo (M) 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT
NASIONAL
NUSA TENGGARA TIMUR Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengerahkan sejumlah alat berat untuk menangani longsoran yang menutup badan jalan n
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog dengan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2026 setelah penguku
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan Indonesia memiliki pengalaman
EKONOMI
BANDA ACEH Personel Polda Aceh yang dipimpin Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo turun langsung membersihkan sampah setelah keg
NASIONAL
NUSA TENGGARA TIMUR Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat 235235 aktivitas gempa susulan setelah gempa bumi berk
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto akan mengirimkan 50 ribu paket sembako untuk membantu warga terdampak gempa bumi magnitudo (M) 7 di Nu
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan tersangka Handry Sulfian (HS), mantan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pimpinan DPR RI menyampaikan duka cita atas gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT). Wakil Ketua DPR RI S
NASIONAL