Satgas PRR Desak Pemda Aceh Segera Serap Dana Rp1,652 Triliun untuk Percepatan Pemulihan Pascabencana
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta Pemerintah Aceh serta pemeri
NASIONAL
JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia memutuskan menghentikan impor beras untuk industri pada 2026.
Keputusan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang juga menghentikan impor beras umum untuk konsumsi masyarakat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan, selama 2025, kuota impor beras industri diberikan kepada 13 pelaku usaha yang membutuhkan bahan baku untuk produksi tepung beras dan bihun.Baca Juga:
Namun pada tahun depan, importasi beras bahan baku industri dihentikan.
"Untuk tahun 2026, pemerintah dalam komando Bapak Presiden Prabowo Subianto terus berkomitmen menjaga petani dan peternak pangan Indonesia. Petani dan peternak kita tidak boleh rugi. Mereka harus sejahtera. Hasil kerja keras mereka harus dapat disalurkan ke masyarakat Indonesia," tegas Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (30/12/2025).
Amran menambahkan, beras bahan baku industri yang dimaksud adalah beras pecah dan beras ketan pecah dengan tingkat keutuhan kurang dari 15 persen.
Pemerintah mendorong pelaku usaha agar mengoptimalkan bahan baku lokal, dengan kualitas yang memenuhi standar amilosa, kebersihan, viskositas, serta tingkat kekerasan (hardness) yang diperlukan.
Selain beras, pemerintah juga memastikan tidak ada impor gula konsumsi pada 2026.
Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional, stok gula dari 2025 diperkirakan mencapai 1,437 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional diperkirakan 2,836 juta ton, sehingga produksi dalam negeri diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan dengan surplus yang cukup.
Kebijakan serupa diterapkan pada jagung pakan, benih, dan konsumsi rumah tangga.
Meski tanpa impor, ketersediaan jagung di 2026 diproyeksikan cukup karena stok akhir 2025 mencapai 4,521 juta ton, dengan produksi tahunan sebesar 18 juta ton dan kebutuhan nasional 17,055 juta ton.
Keputusan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat kedaulatan pangan, mendukung petani lokal, dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan.*
(d/dh)
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta Pemerintah Aceh serta pemeri
NASIONAL
ACEH TENGAH Upaya pemulihan sektor pendidikan pascabencana banjir di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, mulai menunjukkan perkemban
NASIONAL
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah di Provinsi Bali akan mengalami cuaca cer
NASIONAL
YOGYAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ak
NASIONAL
JAWA BARAT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat pada Mi
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di seluruh wilayah Daerah Khusus Jakarta pada Minggu, 2
NASIONAL
ACEH Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di Provinsi Aceh pada Minggu, 26 Juli 2026, didomi
NASIONAL
SUMUT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Provinsi Sumatera Utara akan diguyur huj
NASIONAL
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum bergelar Datuk Seri
NASIONAL