Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN – Pemerintah pusat melalui RAPBN 2026 menargetkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.
Kebijakan ini mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, H. Rusydi Nasution.
Menurut Rusydi, penguatan koperasi di tingkat desa menjadi langkah strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.Baca Juga:
Ia menekankan bahwa keberhasilan Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang mengelolanya.
"Koperasi Merah Putih harus menjadi pilar baru dalam membangun ekonomi desa. Namun, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan SDM yang mengelolanya," ujar Rusydi Nasution.
Politisi Partai Gerindra ini menekankan perlunya perubahan pola pikir di kalangan aparatur dan masyarakat desa agar mampu menyesuaikan diri dengan arah pembangunan baru.
Menurutnya, kapasitas SDM perlu ditingkatkan agar peluang pembangunan dapat dimanfaatkan secara optimal.
"Perubahan paradigma pembangunan ini harus kita elaborasi agar kita mampu menikmatinya. Kita harus berubah dan beradaptasi agar dapat mengambil peran dan manfaat dari perubahan ini," tambah Rusydi, yang juga Ketua Himpunan Alumni IPB Padangsidimpuan–Tapanuli Selatan.
Mantan bankir ini juga menyerukan pentingnya kebersamaan lintas sektor dalam mewujudkan visi pembangunan yang inklusif di tingkat lokal.
Bagi Rusydi, kehadiran Koperasi Merah Putih bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi simbol kebangkitan kolektif masyarakat desa.*
(dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK