Negara Rugi Akibat Under Invoicing, Menkeu Purbaya Bongkar Manipulasi Pajak Sawit dan Baja: Akan Kita Sikat!

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengungkap praktik curang yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara.

Sorotan diarahkan ke sektor strategis, khususnya industri sawit dan baja, yang dinilai masih menjadi ladang manipulasi pajak dan kepabeanan.

Purbaya menyebut sedikitnya 10 perusahaan sawit besar terindikasi kuat melakukan under invoicing, yakni melaporkan nilai ekspor hingga 50 persen lebih rendah dari harga transaksi sebenarnya dalam dokumen pabean.

Baca Juga:

• KUHAP Baru, KPK: Tersangka Korupsi Kini Tak Ditampilkan ke Publik

Praktik ini berdampak langsung pada berkurangnya penerimaan negara dari bea keluar, pajak ekspor, dan pungutan terkait lainnya.

"Ini praktik serius. Akan kita kejar ke depan dan mereka tidak bisa main-main lagi," kata Purbaya.

Menurut dia, temuan tersebut terungkap setelah pemerintah memperketat penelusuran data ekspor secara lebih rinci dan lintas sistem.

Under invoicing dilakukan untuk menekan kewajiban pajak dan bea masuk.

"Kita sudah beri pesan keras. Kalau masih dilakukan, kita sikat perusahaannya. Saya tidak peduli," ujarnya.

Tak hanya sektor sawit, Purbaya juga mengungkap praktik penghindaran pajak di sektor baja dan bahan bangunan.

Ia menyebut adanya perusahaan baja asal Tiongkok yang beroperasi di Indonesia namun tidak memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).

"Pengusahanya dari Tiongkok, punya perusahaan di sini, jual langsung ke klien dengan sistem cash basis, dan tidak membayar PPN," kata Purbaya.

Temuan ini menambah daftar sektor industri yang dinilai masih memanfaatkan celah pengawasan fiskal dan kepabeanan.

Guna mencegah kebocoran berulang, Kementerian Keuangan akan memperkuat sistem pengawasan dengan memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Sistem ini dirancang untuk mendeteksi anomali transaksi ekspor-impor secara real time.

"Kita akan pakai AI dan sistem lainnya agar seluruh potensi penerimaan negara bisa kita amankan dan tidak bocor," ujar Purbaya.

Ia mengaku telah mengantongi nama-nama perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran.

Dalam pernyataan terbuka, Purbaya juga mengkritik kinerja aparat pajak dan bea cukai yang dinilai belum bekerja optimal.

"Kita akan rapikan organisasi Pajak dan Bea Cukai supaya bekerja lebih serius," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya mengungkap pesan keras Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan saat retreat Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor.

Presiden menyoroti praktik manipulasi nilai barang dan lemahnya pengawasan fiskal.

"Saya disindir Presiden. Beliau bilang, apakah kita mau terus dikibulin oleh orang Pajak dan Bea Cukai? Itu pesan yang sangat jelas," tutur Purbaya.

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk membersihkan praktik curang di sektor pajak dan kepabeanan, sekaligus menutup kebocoran yang selama ini menggerus keuangan negara.*

(sp/ad)

KUHAP Baru, KPK: Tersangka Korupsi Kini Tak Ditampilkan ke Publik

KPK Bongkar Skema Pengurangan Pajak di Jakarta Utara! Dari Rp 75 Miliar Jadi Rp 15,7 Miliar, Fee Rp 4 Miliar Berubah Dolar Singapura

KPK Tetapkan Lima Tersangka Kasus Suap Pajak Perusahaan Tambang Nikel PT Wanatiara Persada

OTT KPK di Kantor Pajak Jakarta Utara: Dugaan Suap di Sektor Tambang Terbongkar, Uang dan Logam Mulia Rp 6 Miliar Disita

Ratusan Juta Rupiah dan Valas Diamankan Terkait OTT Pajak, KPK Akan Gelar Ekspose Malam Ini

Tito Karnavian Bercanda soal Dana Bencana, Purbaya: Saya Ngambek Kalau Uang Tak Dipakai