Rico Waas Temukan Kendaraan Dinas Pemko Medan Nunggak Pajak, Ada yang Tanpa Pelat dan Spion
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota Medan belum membayar pajak. Sebagian k
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN – Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi rakyat berbasis desa.
Namun keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada keseriusan pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mengawal operasional koperasi secara konkret.
Baca Juga:Hal tersebut ditegaskan Wakill Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, H. Rusydi Nasution, menanggapi kebijakan Dana Desa 2026 yang membuka ruang pembiayaan bagi koperasi desa.
Menurutnya, kebijakan nasional ini bukan sekadar belanja sosial, melainkan peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.
"Ini bukan kebijakan biasa. Fungsi Dana Desa sekarang berkembang, tidak lagi hanya instrumen fiskal, tetapi sudah menjadi alat strategis untuk menggerakkan ekonomi rakyat di desa," ujar Rusydi, Minggu (11/1/2026).
Rusydi yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Padangsidimpuan menekankan bahwa KDMP harus menjadi fondasi pembangunan ekonomi desa jangka menengah dan panjang.
Pemerintah daerah dituntut untuk tidak setengah hati dalam menyiapkan kelembagaan koperasi, mulai dari aspek administrasi, tata kelola, hingga pendampingan usaha.
"Kalau kita ingin koperasi desa benar-benar menjadi simpul pertumbuhan ekonomi, maka Pemko harus serius. Jangan sampai koperasi hanya dibentuk di atas kertas, tapi tidak diberi ruang dan dukungan untuk tumbuh," tegasnya.
Ia menambahkan, mekanisme penyaluran Dana Desa untuk KDMP yang mensyaratkan validasi ketat oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan BPKP justru menjadi peluang bagi daerah yang siap secara kelembagaan untuk memperoleh dukungan pembiayaan produktif.
Dengan skema pembiayaan tambahan hingga Rp3 miliar per koperasi melalui perbankan Himbara, KDMP berpotensi menggerakkan sektor pangan, distribusi hasil pertanian, dan usaha produktif masyarakat desa.
Namun potensi tersebut tidak akan maksimal tanpa sinergi lintas sektor di tingkat daerah.
"Mari kita bersinergi. Jangan biarkan kebijakan besar ini lewat begitu saja. Ini momentum untuk membangkitkan ekonomi masyarakat desa yang selama ini terpinggirkan," pungkas Rusydi.*
(ad)
Baca Juga:
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota Medan belum membayar pajak. Sebagian k
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemilik Travel Haji dan Umrah Maslahatul Ummah Internasional, Syihabul Mutaqin, mengungkap percakapan WhatsApp dengan mantan sta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid unt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Akademisi sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menilai koperasi dapat menjadi gerakan ekonomi
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 20
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan atas gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan praktik joki untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi di sejumlah perguruan tingg
PENDIDIKAN
JAKARTA Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie membantah klaim Denny Indrayana yang menyebut Gibran R
POLITIK
BINJAI Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Binjai, Senin, 5 Oktober 2026. Mereka mendesak Pemerintah K
NASIONAL
MEDAN DPRD Kota Medan menyoroti anggaran belanja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan yang mencapai lebih dari Rp1,2 triliun dalam Rancan
KESEHATAN