JAKARTA— Indonesia dan Malaysia resmi menyepakati pembentukan satuan tugas (task force) percepatan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di wilayah Sarawak.
Kesepakatan ini juga mencakup penguatan perlindungan PMI dan optimalisasi penempatan tenaga kerja yang saat ini berjumlah sekitar 145.000 orang.
Kesepakatan dicapai saat Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menerima kunjungan Menteri Industri Sarawak Dato Sri Dr. Stephen Rundi Utom beserta Wakil Menteri Imigrasi dan Pekerja Migran Datuk Gerawat Gala di kantor Kemen-P2MI, Jakarta, Selasa (27/1/2026).Baca Juga:
"Kami sepakat mengatasi masalah PMI yang berangkat secara tidak prosedural dan membentuk satuan tugas khusus untuk melakukan pengawasan ketat," ujar Mukhtarudin.
Selain menekan pekerja migran nonprosedural, kedua negara berkomitmen mempercepat proses administrasi melalui reformasi regulasi.
Indonesia telah mempersingkat proses penempatan dan verifikasi kerja menjadi 21 hari. Pemerintah Sarawak menyambut baik langkah ini dengan mempercepat penerbitan visa kerja dari 30 hari menjadi 20 hari.
Kerja sama ini juga mencakup pertukaran database dan sinkronisasi data antarinstansi untuk memastikan program job matching berjalan efektif.
Pekerja migran yang lulus pelatihan langsung memiliki kepastian penempatan sesuai kebutuhan kompetensi Sarawak.
Langkah ini menjadi bagian implementasi Quick Win Presiden Prabowo Subianto untuk menempatkan 500.000 PMI pada tahun 2026.
Mukhtarudin juga menitipkan perhatian pada kesejahteraan PMI beserta keluarga, termasuk akses pendidikan bagi anak-anak mereka di Sarawak.
Sementara itu, Dato Sri menyoroti produktivitas PMI yang unggul, terutama di sektor peladangan.
Ia menyatakan, "Kualitas dan produktivitas pekerja Indonesia tidak tertandingi. Sistem rekrutmen dan kesejahteraan mereka harus terus diperbaiki agar kerja sama berkelanjutan."
Menurut Dato Sri, kebutuhan tenaga kerja di Sarawak sangat besar, mulai dari sektor hulu yang membutuhkan fisik kuat hingga sektor hilir yang memerlukan tenaga profesional dan terampil.
Dengan wilayah yang luas dan populasi terbatas, sinergi dengan Indonesia menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Sarawak.*
(an/dh)
JAKARTA Mabes TNI merespons perkembangan situasi terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengacara Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara, mengungkapkan adanya syarat yang diajukan oleh kliennya terkai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Indonesia menanggapi beredarnya kabar yang menyebutkan bahwa Indonesia menghentikan sementara
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendukung langkah pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran dalam rangka m
PENDIDIKAN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah melakukan efisiensi anggaran sebagai langka
EKONOMI
BANDA ACEH Relawan Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi), David Pajung, memberikan apresiasi kepada Rismon Sianipar yang telah meminta maaf
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), dan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), menyampaikan apresiasi mendalam kepada
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Direktur Kepolisian Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda Aceh, Kombes Pol. Wahyu Prihatmaka, S.H., M.H., resmi menerima ken
NASIONAL
JAKARTA Tren desain ponsel tipis semakin mendominasi industri smartphone, dan kini banyak produsen yang mengikuti jejak Apple dalam mera
SAINS DAN TEKNOLOGI
SERGAI Polisi berhasil menangkap dua pelaku pembunuhan Irawati, seorang wanita berusia 59 tahun yang ditemukan meninggal dunia tertimbun
HUKUM DAN KRIMINAL
