Purbaya Yudhi Sadewa: Utang Kereta Cepat Bisa Pakai APBN, Tapi Negosiasi ke China Harus Transparan

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons terkait rencana penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang mencapai Rp 1,2 triliun per tahun.

Utang yang menjadikan proyek ini sebagai kereta cepat pertama di Asia Tenggara itu berpotensi dibayar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kalau saya yang bayar, saya akan ke China sendiri, tapi saya belum tahu, saya akan double check," ujar Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Baca Juga:

• Pemerintah Tetap Pegang Patokan Banpol Rp 1.000 per Suara, KPK Dorong Integritas Parpol Meningkat

Ia menekankan bahwa keputusan akhir masih bergantung pada proposal dan persyaratan dari pihak China.

Menteri Keuangan juga menegaskan bahwa selama ini ia selalu dilibatkan dalam penyelesaian utang proyek, meskipun beberapa pihak mengira sebaliknya.

"Yang terakhir selalu ada perkembangan-perkembangan. Tapi nanti kan pasti saya dikasih tahu," kata Purbaya.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi sorotan publik karena skala investasi besar dan besarnya kewajiban pembayaran utang tiap tahunnya.

Purbaya menekankan perlunya negosiasi langsung dengan China agar kondisi pembayaran dapat disesuaikan dengan kemampuan APBN.

Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap penyelesaian utang dapat berjalan transparan, efisien, dan tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.*

(d/dh)

Pemerintah Tetap Pegang Patokan Banpol Rp 1.000 per Suara, KPK Dorong Integritas Parpol Meningkat

Uji Coba Kedua Timnas U-17, Indonesia Tertinggal 2-3 dari China Setelah Gol Menit Terakhir

Beban APBN Meningkat Rp1,2 Triliun Per Tahun, Pemerintah Finalisasi Pelunasan Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh

Yassierli Dorong BLK Tidak Sekadar Melatih, tapi Mengantar Lulusan ke Dunia Kerja

KAI: Utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung “Whoosh” Sudah Beres

23 Ribu Warga Deliserdang Dinonaktifkan dari BPJS Kesehatan, Ini Penyebabnya