Lapas Kelas I Medan dan UINSU Teken MoU, Perkuat Pembinaan Warga Binaan
MEDAN Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan menerima kunjungan Safari Ramadan dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) di Mas
NASIONAL
MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terus meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan di wilayahnya sepanjang 2026.
Langkah ini dilakukan untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
Koordinator Penanaman Modal DPMPTSP Sumut, Damar Wulan, menyampaikan pihaknya menargetkan pengawasan terhadap minimal 177 pelaku usaha tahun ini.Baca Juga:
Fokus pengawasan adalah memastikan perusahaan melaporkan LKPM dengan benar dan tepat waktu.
"Target kita minimal 177 perusahaan tahun ini, bersinergi dengan kabupaten/kota untuk memaksimalkan pengawasan ini. Masih banyak pelaku usaha yang LKPM-nya belum benar, bahkan mungkin banyak yang belum paham cara mengisinya," ujar Damar dalam konferensi pers di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Rabu (4/3/2026).
Selain pengawasan, DPMPTSP Sumut juga menargetkan pembinaan 200 pelaku usaha agar dapat memenuhi kewajiban pelaporan secara tepat dan akurat.
Pendampingan ini dilakukan agar data investasi lebih rapi dan memudahkan pemerintah daerah dalam memetakan realisasi investasi.
"Sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota sangat penting supaya pelaku usaha bisa mengisi LKPM-nya dengan baik dan benar. Perbaikan ini akan membuat data kita semakin akurat dan mudah dipetakan," tambah Damar.
Langkah pengawasan dan pendampingan ini sejalan dengan upaya menjaga stabilitas makro ekonomi dan kesinambungan fiskal daerah.
Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, menargetkan realisasi investasi Provinsi Sumut mencapai Rp100 triliun hingga 2029.
Selain pengawasan, DPMPTSP Sumut berkomitmen membantu pelaku usaha menyelesaikan kendala dalam merealisasikan kegiatan usaha, termasuk hambatan perizinan.
Untuk itu, dibentuk Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang akan memfasilitasi percepatan pendirian usaha dan penyelesaian masalah perizinan.
MEDAN Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan menerima kunjungan Safari Ramadan dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) di Mas
NASIONAL
JAKARTA Sidang uji materi Pasal 71 angka 2 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terkait kuota internet hangus mendadak r
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kakanwi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan meluncurkan program Medan Rabu WalkIn Interview (RW), inovasi pertama
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan klarifikasi terkait pernyataannya soal stok bahan ba
EKONOMI
JAKARTA Kuasa hukum mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Mellisa Anggraini, menyoroti laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) t
HUKUM DAN KRIMINAL
CIANJUR Konflik terkait pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Vil
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menghadirkan forum eksklusif bagi nasabah BTN Prioritas dan BTN Private melalui rang
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengikuti kegiatan Inisiasi Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digi
PEMERINTAHAN
PADANG LAWAS UTARA Seorang petani berinisial HAY (33) diamankan polisi setelah kedapatan membawa narkotika jenis sabu saat duduk santai
HUKUM DAN KRIMINAL