JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kebijakan perpajakan, termasuk terkait tunjangan hari raya (THR), dijalankan secara adil.
Pernyataan itu disampaikan menanggapi polemik pemotongan pajak THR bagi pegawai sektor swasta.
"Kami akan menjalankan perpajakan yang cukup fair," kata Purbaya.Baca Juga:
Menurut Purbaya, THR bagi aparatur sipil negara (ASN) ditanggung pemerintah karena mereka bekerja di instansi pemerintah.
Sementara pegawai sektor swasta sebaiknya menyampaikan aspirasi terkait THR kepada pimpinan perusahaan masing-masing.
"Untuk ASN ditanggung (pemerintah) bosnya. Jadi, kalau swasta protes, protes ke bosnya," ujar Purbaya.
Ia menambahkan, mengubah aturan parsial hanya untuk memenuhi kepentingan satu pihak akan sulit dilakukan.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan pegawai swasta tetap memiliki fasilitas THR sesuai kebijakan perusahaan.
Implementasi tarif efektif rata-rata (TER) hanya bertujuan membagi beban pajak setiap bulan, bukan mengubah jumlah pajak yang harus dibayar.
"Sebenarnya enggak ada masalah, justru itu memudahkan wajib pajak untuk membagi beban secara per bulan," kata Bimo.
Secara teknis, THR merupakan bagian dari penghasilan pegawai yang masuk objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, pemotongan pajak THR menggunakan mekanisme TER yang terbagi dalam tiga kategori sesuai penghasilan, status perkawinan, dan jumlah tanggungan, dengan tarif mulai 0% hingga 34%.
JAKARTA Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri menyoroti tingginya angka pengangguran di kalangan tenaga terdidik di
NASIONAL
MUSI BANYUASIN Pemerintah mendorong koperasi mengambil peran lebih besar dalam industri kelapa sawit, mulai dari pengelolaan perkebunan
EKONOMI
JAKARTA Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara, Lenis Kogoya, meminta kelompok yang disebutnya sebagai TPNPBOPM menghe
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meraih penghargaan LPM Award 2026 atas dukungannya terhadap pemberdayaan masyarakat desa
NASIONAL
NAGAN RAYA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kabupaten Nagan
NASIONAL
PADANG PARIAMAN Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong penanganan segera sej
NASIONAL
BALIKPAPAN TNI Angkatan Laut (TNI AL) memperkuat koordinasi pengamanan fasilitas minyak dan gas bumi (migas) lepas pantai Bekapai yang d
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin memberikan mandat berat kepada 34 pejabat baru di lingkungan Kejaksaan Agung. Mere
NASIONAL
MEDAN Ikatan Sarjana Al Washliyah Sumatera Utara (ISARAH Sumut) membagikan bendera Merah Putih kepada masyarakat dalam rangka menyemarakka
NASIONAL
MEDAN Perum BULOG Kanwil Sumatera Utara terus memperkuat penyaluran komoditas pangan melalui berbagai program pemerintah. Penyaluran dilak
EKONOMI
