Menyelamatkan Fiskal Daerah
Oleh Yakub F. IsmailKIAMAT fiskal sedang membayangi sejumlah daerah yang kini tengah menderita teakanan keuangan.Alarm tersebut sekaligus m
OPINI
PALEMBANG — Sekretariat DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 486,9 juta untuk pengadaan dua meja biliar bagi dua pimpinan DPRD di rumah dinas (rumdis).
Informasi ini terlihat dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang terakhir diperbarui pada 7 Maret 2026, pukul 01.47 WIB.
Kepala Bagian Humas DPRD Sumsel, Hadiyanto, membenarkan data tersebut.Baca Juga:
"Siap, untuk kegiatan tersebut baru masuk di e-katalog LKPP, untuk pelaksanaan belum," ujarnya, Sabtu (7/3/2026).
Menurut Hadiyanto, pengadaan meja biliar dimaksudkan sebagai kebutuhan penunjang aktivitas pimpinan dewan, meski saat ini pemerintah daerah tengah melakukan efisiensi anggaran menyusul pemotongan Dana Transfer Ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Rincian anggaran dari SIRUP menunjukkan bahwa Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, dialokasikan sebesar Rp 151 juta, sedangkan Wakil Ketua III DPRD Sumsel, Ilyas Panji Alam, mendapatkan alokasi Rp 335,9 juta. Total keseluruhan mencapai Rp 486,9 juta.
Langkah pengadaan ini menimbulkan sorotan publik, mengingat besarnya nilai anggaran di tengah kondisi efisiensi belanja pemerintah daerah.
Beberapa pihak menilai pengadaan meja biliar untuk rumah dinas pimpinan dewan masih bisa ditunda atau diprioritaskan pada kebutuhan yang lebih strategis bagi pelayanan publik.*
(d/ad)
Oleh Yakub F. IsmailKIAMAT fiskal sedang membayangi sejumlah daerah yang kini tengah menderita teakanan keuangan.Alarm tersebut sekaligus m
OPINI
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka da
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung, kembali mengajukan gugatan praperadilan terkait perkara dugaan ko
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat, Faisal Hasrimy, membantah tuduhan mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Langkat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah yang dipimpinnya akan tetap berada di jalur yang benar dalam menjalankan berbaga
NASIONAL
JAKARTA Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) membantah pernyataan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesej
NASIONAL
DAIRI Kepolisian Resor Dairi menetapkan seorang pemilik kafe berinisial CT (51) sebagai tersangka setelah diduga menganiaya seorang pria
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, menyerahkan bantuan kepada Kelompok Pelaksana (Poklak
PEMERINTAHAN
ACEH Pemerintah terus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pesisir yang terdampak bencana di Aceh. Melalui Satuan Tugas Percepatan R
EKONOMI
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) masih mendalami kasus kematian seorang perempuan berinisial WLG yang sebelumnya dik
HUKUM DAN KRIMINAL