Maulana Muttaqin Gantikan Sahlan Marpaung Pimpin MPM PWM Sumut
MEDAN Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Utara (Sumut) melakukan reposisi/reshuffle kepengurusan Majelis Pemberdayaan Masyarak
AGAMA
TOKYO – Pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusan untuk memastikan Proyek Abadi Masela berjalan setelah tertunda puluhan tahun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan percepatan proyek gas raksasa di Laut Arafura dalam pertemuan dengan pimpinan INPEX Corporation, perusahaan energi asal Jepang, di Tokyo, Minggu (15/3).
Dalam pertemuan tersebut, Bahlil menekankan pentingnya memasuki tahap keputusan investasi akhir (Final Investment Decision/FID) pada 2026, agar proyek senilai USD20 miliar atau sekitar Rp339 triliun bisa segera terealisasi.Baca Juga:
Proyek ini menjadi penggerak ekonomi baru bagi wilayah Indonesia Timur sekaligus sumber pasokan gas untuk industri nasional.
"Karena kami berkeinginan ini bisa cepat supaya jangan ulur-ulur lagi. Ini 27 tahun, masa kita mau tunggu sampai usia saya 60 tahun baru jadi kan. Apalagi itu kampung ibu saya. Jadi saya pikir bisa tahun ini kita semua tender EPC," ujar Bahlil.
Saat ini, pembangunan proyek Masela telah mencapai sekitar 25 persen. Bahlil menargetkan Front End Engineering and Design (FEED) rampung pada kuartal kedua hingga ketiga 2026, bersamaan dengan persiapan tender Engineering Procurement Construction (EPC).
Selain itu, Bahlil menawarkan opsi pembelian produksi gas Lapangan Abadi Masela sebesar 9 Million Tonnes Per Annum (MTPA) melalui perusahaan negara Danantara jika belum ada pembeli hingga akhir April 2026.
Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian pasar dan mendukung hilirisasi energi nasional.
CEO INPEX Corporation, Takayuki Ueda, menyambut komitmen pemerintah dan menegaskan keseriusan perusahaan dalam menyelesaikan Proyek Masela.
"Setelah berdiskusi dengan Pak Menteri, kami semakin semangat untuk mempercepat penyelesaian proyek Abadi ini. Komitmen kami sama kuatnya dengan pemerintah Indonesia," ujar Ueda.
Dari sisi administratif, proyek Masela kini semakin solid dengan rampungnya sejumlah perizinan penting, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang diterbitkan 13 Februari 2026 dan pelepasan kawasan hutan pada Januari 2026.
Sinergi kementerian terkait menunjukkan dukungan penuh pemerintah dalam menjaga jalannya investasi jumbo ini.
Dengan percepatan birokrasi dan komitmen investasi yang besar, Proyek Abadi Masela tidak lagi sekadar wacana.
Pembangunan hub energi hijau di Laut Arafura kini mulai menatap realisasi, diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru untuk Indonesia Timur sekaligus penguatan ketahanan energi nasional.*
(dh)
MEDAN Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Utara (Sumut) melakukan reposisi/reshuffle kepengurusan Majelis Pemberdayaan Masyarak
AGAMA
BINJAI Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai mengungkap jaringan peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Dalam operasi yang dilakukan di
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Menyambut Hari Raya Idul Fitri, Vihara Qi THIEN DA SENG (Vihara Sun Go Kong Binjai) kembali menggelar kegiatan sosial dengan memb
NASIONAL
JAKARTA Program ambisius pemerintah untuk menyediakan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Dalam ac
NASIONAL
JAKARTA Komisi III DPR RI memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) dalam rangka mengawal penanganan kasus penyiraman air keras t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Adinda Tenriangke Muchtar, mengkritik pernyataan
NASIONAL
JAKARTA Penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, pada Rabu (18/3/2026), mengungkapkan bahwa empat anggota TNI telah ditahan terkait dengan kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia saat ini dihadapkan pada di
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kini resmi terlibat dalam pengawasan Program Makan Bergizi (MBG) yang diluncurkan Badan Gizi Nasional
HUKUM DAN KRIMINAL