JAKARTA — Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menetapkan langsung besaran pemotongan anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L).
Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.
Kebijakan tersebut muncul seiring tekanan geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah, yang berpotensi memengaruhi stabilitas fiskal nasional.Baca Juga:
Pemerintah berupaya memastikan penggunaan anggaran negara lebih tepat sasaran dan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Purbaya mengatakan, sebelumnya pemerintah meminta masing-masing kementerian melakukan pemangkasan anggaran secara mandiri. Namun, mekanisme itu dinilai tidak efektif.
"Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh begitu tidak mau memotong. Kalau bisa saya tentukan berapa persen, nanti mereka yang menyesuaikan," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 19 Maret 2026.
Kementerian Keuangan, kata dia, akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap komponen belanja negara.
Fokus penghematan diarahkan pada program yang dinilai memiliki dampak rendah atau tidak memberikan kontribusi cepat terhadap pertumbuhan ekonomi.
Belanja operasional juga menjadi sasaran efisiensi, termasuk kegiatan internal yang dianggap tidak mendesak.
"Kegiatan seperti rapat yang tidak jelas atau kebijakan yang dampaknya lambat bisa ditunda," ujarnya.
Selain itu, muncul pula wacana pemangkasan gaji menteri dan wakil menteri sebagai bagian dari upaya efisiensi.
Purbaya menyatakan dukungannya terhadap opsi tersebut sebagai bentuk solidaritas pejabat negara dalam menghadapi tekanan fiskal.
"Kalau itu bagus, saya setuju," kata dia.
Pembahasan efisiensi anggaran ini telah dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.
Airlangga menyatakan koordinasi lintas kementerian terus dilakukan untuk merumuskan langkah teknis penghematan yang lebih terukur.
Pemerintah juga mengkaji skema operasional baru guna menekan biaya rutin birokrasi.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan sistem kerja work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara.
Skema ini diharapkan dapat menekan beban operasional sekaligus meningkatkan efisiensi di tengah tantangan ekonomi global yang kian dinamis.*
(lp/ad)
JAKARTA Polda Metro Jaya mengungkapkan perkembangan terbaru terkait kasus penyerangan air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andr
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk membentuk tim independen guna me
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menetapkan langsung besaran pemotongan anggaran belanja kemen
EKONOMI
JAKARTA Harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah negara Asia Tenggara (ASEAN) mengalami lonjakan signifikan sebagai dampak dari konflik
EKONOMI
BOGOR Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa aparat penegak hukum di Indonesia masih memiliki banyak kekuran
NASIONAL
BATU BARA Di saat kebutuhan uang tunai meningkat jelang Lebaran, mesin ATM milik Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Kecamatan Talawi justru
PERISTIWA
DELI SERDANG Pegiat media sosial sekaligus kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Palti Hutabarat, menjadi korban aksi teror
PERISTIWA
ACEH TAMIANG Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., melakukan peninjauan langsung terhadap pembangunan hunian tetap (hun
NASIONAL
JAKARTA Permohonan restorative justice (RJ) yang diajukan oleh Rismon Sianipar terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke7 Joko Wido
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan alasan di balik kebijakan pemangkasan anggaran belanja negara yang tidak efisien dalam
EKONOMI
