SALAM Desak PLN Sumut Copot Kepala ULP Sibuhuan, Soroti Dugaan Pembiaran Wifi Ilegal di Padang Lawas
MEDAN Solidaritas Aksi Lintas Mahasiswa (SALAM) kembali menggelar aksi unjuk rasa lanjutan di Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distrib
PERISTIWA
JAKARTA – Pemerintah Indonesia berencana menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu untuk mengatasi dampak krisis energi dan efisiensi anggaran akibat konflik Timur Tengah.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan menghemat anggaran negara.
Dalam keterangan yang disampaikan usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Airlangga menyebutkan bahwa kebijakan WFH ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, yang berkontribusi pada penghematan konsumsi BBM yang cukup signifikanBaca Juga:
"Ada penghematan seperlima dari penggunaan bensin yang biasa kita keluarkan," kata Airlangga seusai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Kebijakan ini, menurut Airlangga, tidak hanya akan berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diterapkan oleh sektor swasta dan pemerintah daerah (Pemda).
Rencana pelaksanaan WFH akan diberlakukan setelah Lebaran 2026, meskipun belum ada tanggal pasti kapan kebijakan ini akan mulai diterapkan.
"Teknisnya masih dalam pembahasan, namun diharapkan tidak hanya ASN, tetapi juga perusahaan swasta dan Pemda-Pemda bisa turut serta dalam kebijakan ini," tambahnya.
Kebijakan WFH ini, menurut Airlangga, diputuskan sebagai respons atas dampak dari krisis geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada harga minyak dunia.
Pemerintah Indonesia berupaya memitigasi dampak krisis tersebut dengan berbagai langkah efisiensi.
Presiden Prabowo sebelumnya juga mengungkapkan bahwa kebijakan WFH ini terinspirasi dari langkah yang diambil oleh negara-negara lain seperti Pakistan, yang telah mengurangi jam kerja dan menerapkan kebijakan WFH sebagai respons terhadap krisis energi.
Di Pakistan, sektor publik dan swasta diwajibkan untuk bekerja dari rumah selama 50% waktu kerja.
Meskipun kebijakan WFH akan diterapkan setelah Lebaran, Airlangga menyebutkan bahwa perencanaan lebih lanjut akan dilakukan dengan mempertimbangkan situasi yang terus berkembang, khususnya terkait harga minyak dan dinamika politik global.
MEDAN Solidaritas Aksi Lintas Mahasiswa (SALAM) kembali menggelar aksi unjuk rasa lanjutan di Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distrib
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong transisi energi dan aksi iklim saat menjadi pembi
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah atau Gus Abduh, menyatakan dukungannya terhadap wacana pembentukan regulasi yang
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan dalam pelaksanaan Lat
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah membuka peluang bagi lebih banyak tenaga ahli untuk terlibat dalam pengembangan mobil dan motor nasional. Langkah ini
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap pemerintah daerah maupun kemen
EKONOMI
BANDAR LAMPUNG Penganugerahan gelar adat Baginda Pemuka Bangsa kepada Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Kedatun Keagungan Lampung
NASIONAL
MEDAN Kebakaran yang melanda pabrik sepatu dan sandal karet PT Yumeida di Jalan Perintis, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten D
PERISTIWA
BANDAR LAMPUNG Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) menerima gelar adat Baginda Pemuka Bangsa dari masyarakat adat Lampung Pepadun saat
POLITIK
BANDUNG Kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR (29) di Bandung, Jawa Barat, menyeret nama Taufik Hidayat ya
HUKUM DAN KRIMINAL