Andi Mallarangeng Dukung Usulan SBY Desak PBB Tarik Pasukan TNI dari Lebanon: Tidak Ada Lagi Perdamaian!
JAKARTA Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menyampaikan respons terhadap usulan Presiden ke6 Republik Indonesia, Sus
NASIONAL
JAKARTA — Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai solusi untuk mengurangi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan utang negara.
Usulan ini muncul di tengah lonjakan harga minyak dunia yang dipicu oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Amerika Serikat (AS)-Israel.
Dalam wawancara eksklusif di kediamannya di Jakarta Selatan pada Minggu (5/4/2026), JK menyatakan bahwa subsidi energi, khususnya BBM, jika terus dipertahankan, akan membebani anggaran negara yang pada gilirannya dapat menambah utang pemerintah.Baca Juga:
"Kita harus mempertimbangkan untuk mengurangi defisit dan utang dengan cara mengurangi subsidi. Mengurangi subsidi berarti menaikkan harga," ujar JK, menegaskan bahwa langkah ini diperlukan untuk menjaga kestabilan ekonomi negara.
JK menekankan bahwa kenaikan harga BBM akibat ketegangan di Timur Tengah telah memberikan dampak global.
Banyak negara yang mulai menyesuaikan harga energi mereka untuk menghindari krisis energi domestik.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia masih terhambat oleh kebijakan subsidi yang kian membengkak, menyebabkan defisit anggaran semakin besar.
"Kalau pemerintah tetap mempertahankan subsidi BBM dan tidak menaikkan harga saat harga dunia melambung, maka utang pemerintah akan semakin besar. Kenaikan utang lebih berbahaya dalam jangka panjang karena dampaknya akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," ungkap JK.
Meskipun demikian, JK mengakui bahwa kenaikan harga BBM mungkin akan menimbulkan protes dari masyarakat, terutama di awal penerapannya.
Namun, ia percaya bahwa jika kebijakan tersebut dijelaskan dengan baik, masyarakat akan dapat menerima perubahan tersebut.
JK memberikan contoh kebijakan penyesuaian harga BBM pada tahun 2005 dan 2014, di mana meskipun ada penyesuaian harga yang cukup signifikan, masyarakat tetap dapat menerima keputusan tersebut karena penjelasan yang transparan dan terbuka dari pemerintah.
"Ini masalah pilihan. Pengalaman saya 20 tahun, kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, mereka akan menerima. Tahun 2005, 2014 tidak ada demo karena kita jelaskan dengan baik. Apalagi ini masalah eksternal. Eksternal artinya terpaksa bagi kita," jelas JK.
JAKARTA Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menyampaikan respons terhadap usulan Presiden ke6 Republik Indonesia, Sus
NASIONAL
JAKARTA Konflik yang berlangsung antara Amerika Serikat (AS)Israel dan Iran kini memasuki bulan kedua, dengan dampak serius pada jalur
EKONOMI
JAKARTA Kabar baik bagi para survivor Free Fire! Garena kembali memberikan deretan kode redeem terbaru yang bisa diklaim secara gratis p
ENTERTAINMENT
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo memberikan dukungan penuh kepada Wakil Presiden Republik Indonesia ke10 dan ke12, Jusuf Kalla (JK),
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Presiden RI ke10 dan ke12, Jusuf Kalla (JK), mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan untuk menaikkan harga bahan ba
EKONOMI
JAKARTA Isu dugaan pendanaan dalam kasus ijazah Presiden ke7 Joko Widodo kembali mencuat setelah beredarnya video yang mengaitkan nama
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ahli digital forensik, Rismon Sianipar, kini menghadapi masalah hukum setelah dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan diriny
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sejumlah wilayah di Medan akan mengalami pemadaman listrik pada hari ini, Senin (6/4/2026), sehubungan dengan kegiatan pemeliharaa
PERISTIWA
JAKARTA Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kini memiliki solusi pendanaan baru lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 yang dit
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 1 ke level 6.956,64 pada perdagangan hari ini, Senin (6/4/2026). Sejumlah sah
EKONOMI