Usulan Pajak di Selat Malaka oleh Purbaya Picu Pro-Kontra: Menlu RI, Singapura, dan DPR Buka Suara

JAKARTA – Wacana pemungutan pajak terhadap kapal yang melintas di Selat Malaka mencuat setelah disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam sebuah forum ekonomi.

Gagasan tersebut menuai beragam respons, mulai dari potensi penerimaan negara hingga kekhawatiran pelanggaran hukum internasional.

Dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Purbaya menyebut posisi Indonesia yang strategis di jalur perdagangan dan energi dunia belum dimanfaatkan secara optimal.

Baca Juga:

• Rupiah Menguat Tipis ke Rp17.280 per Dolar AS, Masih Tertekan Sentimen Global

Ia menyinggung kemungkinan penerapan skema serupa dengan yang dipertimbangkan Iran di Selat Hormuz.

"Indonesia berada di jalur strategis perdagangan global, tetapi kapal yang melintas di Selat Malaka tidak dikenakan biaya," ujar Purbaya, Rabu, 22 April 2026.

Menurut dia, jika kebijakan tersebut diterapkan melalui kerja sama dengan Malaysia dan Singapura, potensi penerimaan negara dinilai cukup besar mengingat padatnya lalu lintas kapal di kawasan tersebut.

Namun, ia mengakui realisasi kebijakan tersebut tidak mudah karena menyangkut kepentingan banyak negara dan dinamika geopolitik.

Meski demikian, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan Indonesia tidak akan memberlakukan tarif di Selat Malaka.

Menurut dia, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang menjamin kebebasan lintas kapal di selat internasional.

"Indonesia tidak pada posisi untuk memberlakukan tarif di Selat Malaka," kata Sugiono, Kamis, 23 April 2026.

Ia menambahkan, Indonesia berkomitmen menjaga prinsip kebebasan pelayaran dan mendukung jalur laut yang terbuka serta netral bagi semua negara.

Sikap serupa juga disampaikan Vivian Balakrishnan, Menteri Luar Negeri Singapura. Ia menegaskan Selat Malaka harus tetap terbuka dan bebas dari hambatan, termasuk pungutan biaya.

"Hak melintas dijamin untuk semua negara. Kami tidak akan ikut dalam upaya mengenakan bea masuk di jalur tersebut," ujarnya.

Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik.

Jalur ini memiliki peran vital dalam distribusi energi global, termasuk pengiriman minyak ke kawasan Asia Timur.

Di sisi lain, anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengingatkan potensi risiko jika wacana tersebut dipaksakan.

Ia menilai Indonesia dapat menghadapi konsekuensi serius di tingkat internasional, termasuk reaksi negatif dari komunitas global.

"Hal ini berpotensi dianggap melanggar hukum internasional dan bisa berdampak pada reputasi Indonesia," ujarnya.

Menurut dia, ketentuan dalam UNCLOS 1982 secara tegas menjamin hak lintas transit bagi kapal di selat internasional dan melarang negara tepi menghambat pelayaran.

Sejumlah pihak menilai wacana ini mencerminkan dorongan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi nasional.

Namun, implementasinya tetap harus mempertimbangkan aspek hukum internasional serta stabilitas geopolitik kawasan.*

(kmbsjp/ad)

Rupiah Menguat Tipis ke Rp17.280 per Dolar AS, Masih Tertekan Sentimen Global

IHSG Dibuka di Zona Merah, Saham Perbankan dan Energi Serempak Melemah

Harga Emas Antam Stagnan di Rp2,8 Juta per Gram, Ini Rinciannya

Kemnaker Sinkronkan Pelatihan Vokasi dengan Kebutuhan Industri KEK dan PSN, 60 Ribu Peserta Diprioritaskan

Pemko Medan dan Bank Sumut Perkuat Sinergi, Bidik Optimalisasi Pendapatan Daerah dari Pajak Hotel dan Restoran

Wagub Sumut Ajak Anak Muda Kembangkan Ekonomi Kreatif, Dorong Inovasi hingga Tembus Pasar Global