Data Dukcapil Bongkar Fakta Unik: 190 Orang Bernama Uzumaki, Cancer Jadi Zodiak Terbanyak
JAKARTA Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengungkap sejumlah fakta unik dari da
NASIONAL
LUBUKPAKAM – Panitia penyelenggara Piala AFF U-19 2026 yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara (SUSU) belum membayarkan kewajiban pajak hiburan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang. Nilai kewajiban pajak tersebut ditaksir mencapai lebih dari Rp 450 juta.
Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Deli Serdang, M Awal Kurniawan, mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan upaya penagihan kepada panitia penyelenggara.
"Iya belum bayar, kita sedang berupaya untuk menagih ini sama panitia. Pajak hiburan ini kita dapat 10 persen sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah," kata Awal, Selasa (10/6/2026).Baca Juga:
Menurutnya, pajak hiburan tersebut merupakan hak daerah yang diperoleh dari penjualan tiket pertandingan yang telah berlangsung selama beberapa hari terakhir. Hingga saat ini, sudah terdapat tiga pertandingan yang digelar, dan ribuan tiket dilaporkan telah terjual.
Namun demikian, pihak Bapenda mengaku belum menerima data resmi terkait jumlah tiket yang terjual secara detail, baik total maupun per kategori harga.
"Secara pasti kami belum tahu jumlah tiket yang terjual. Tapi kami yakin pihak panitia memiliki data lengkapnya," ujarnya.
Awal menambahkan, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Dispora Sumut, PSSI, hingga sponsor terkait untuk mempercepat proses penyelesaian kewajiban pajak tersebut. Bahkan, menurutnya, pihak Bank Sumut selaku sponsor telah menyatakan kesediaan untuk memfasilitasi pertemuan dengan panitia.
"Kami sudah ketemu juga dengan pihak Bank Sumut pusat, mereka akan membantu mempertemukan kami dengan panitia," katanya.
Ia menjelaskan, apabila penagihan tidak segera menemui titik terang, Pemkab Deli Serdang tidak menutup kemungkinan akan melibatkan Kejaksaan melalui bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) sesuai mekanisme yang berlaku.
"Alternatif terakhir tentu kita bisa libatkan kejaksaan, tapi saat ini kami masih mengikuti prosedur yang ada," jelasnya.
Hingga kini, Pemkab Deli Serdang masih menunggu kejelasan dari pihak panitia terkait mekanisme pembayaran pajak hiburan tersebut, apakah akan dilakukan setelah seluruh rangkaian pertandingan selesai atau dalam waktu dekat.*
(tm/dh)
JAKARTA Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengungkap sejumlah fakta unik dari da
NASIONAL
KARO Aktivitas vulkanik Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kembali mengalami peningkatan. Meski status gunung api terseb
PERISTIWA
MEDAN Kepolisian masih menyelidiki penyebab meninggalnya seorang perempuan berinisial L (35), mantan istri anggota Polri berinisial Brig
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengapresiasi komitmen Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kh
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap menjalankan arahan Menteri Dalam Negeri
PEMERINTAHAN
MEDAN Sebuah video yang memperlihatkan kondisi bangunan Sekolah Dasar (SD) Negeri di Dusun Padang Nabidang, Desa Pematang, Kabupaten Lab
PENDIDIKAN
MAKASSAR Wakil Presiden ke10 dan ke12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan para kepala daerah agar tidak hanya bergantun
NASIONAL
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Binjai menyalurkan bantuan berupa donasi uang tunai d
NASIONAL
MEDAN Mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Hendra Parwana Batubara, dituntut h
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR Sumatera) akan mengawal usulan perc
NASIONAL