Prabowo Heran Ekonomi Tumbuh Tapi Kemiskinan Justru Bertambah, Luhut Buka Suara
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti fenomena
EKONOMI
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menutup sekitar 240 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif dan terus mengalami kerugian. Langkah tersebut diklaim mampu menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Menurut Prabowo, setelah menjabat sebagai presiden dirinya mengetahui jumlah perusahaan milik negara mencapai lebih dari seribu entitas. Namun, sebagian di antaranya dinilai tidak memberikan kontribusi positif bagi negara.Baca Juga:
"Waktu saya jadi presiden baru saya tahu. Jumlahnya seribu lebih. Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240. Tidak ada yang untung, rugi terus," ujar Prabowo.
Prabowo menilai keberadaan BUMN yang terus merugi justru menjadi beban keuangan negara. Pasalnya, perusahaan-perusahaan tersebut tetap harus membayar gaji direksi dan komisaris dalam jumlah besar meskipun tidak menghasilkan keuntungan.
Ia mengungkapkan, sejumlah direksi maupun komisaris di BUMN yang merugi masih menerima gaji puluhan juta rupiah setiap bulan. Kondisi tersebut dinilai tidak sehat bagi tata kelola perusahaan negara.
Karena itu, pemerintah mengambil langkah penataan dan efisiensi dengan menutup perusahaan yang tidak lagi produktif. Kebijakan tersebut disebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki kinerja BUMN sekaligus mengurangi pemborosan anggaran.
Prabowo menegaskan hasil dari penutupan ratusan BUMN tersebut sudah mulai terlihat. Negara disebut berhasil menghemat anggaran dalam jumlah besar yang dapat dialihkan untuk program-program prioritas pemerintah.
"Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan. Hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang tidak benar," tegasnya.
Pemerintah saat ini terus melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan pelat merah guna memastikan seluruh BUMN mampu memberikan manfaat bagi negara, masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.* (in/dh)
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti fenomena
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah pertandingan Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan hasil beragam pada Rabu (24/6/2026). Portugal tampil dominan dengan ke
OLAHRAGA
MEDAN Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap diperiksa oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilm
HUKUM DAN KRIMINAL
GORONTALO Presiden Prabowo Subianto menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 yang digelar di Kabupaten
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya belum menyerah dalam upayanya mendapatkan status justice collaborator (
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ombudsman Republik Indonesia mengungkap masih banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatera Utara yang belum menganton
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyiapkan dua opsi untuk mengatasi maraknya pungutan liar (pungli) di sejumlah destinasi wis
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi X DPR RI mendukung wacana pengalihan sepeda motor sitaan Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional
POLITIK
JAKARTA Perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Berkas perka
NASIONAL