Rico Waas Lepas Kontingen Pramuka Medan ke Jamnas XII, Titip Nama Baik Kota
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melepas Kontingen Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Medan yang akan mengikuti J
PENDIDIKAN
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menutup sekitar 240 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif dan terus mengalami kerugian. Langkah tersebut diklaim mampu menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Menurut Prabowo, setelah menjabat sebagai presiden dirinya mengetahui jumlah perusahaan milik negara mencapai lebih dari seribu entitas. Namun, sebagian di antaranya dinilai tidak memberikan kontribusi positif bagi negara.Baca Juga:
"Waktu saya jadi presiden baru saya tahu. Jumlahnya seribu lebih. Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240. Tidak ada yang untung, rugi terus," ujar Prabowo.
Prabowo menilai keberadaan BUMN yang terus merugi justru menjadi beban keuangan negara. Pasalnya, perusahaan-perusahaan tersebut tetap harus membayar gaji direksi dan komisaris dalam jumlah besar meskipun tidak menghasilkan keuntungan.
Ia mengungkapkan, sejumlah direksi maupun komisaris di BUMN yang merugi masih menerima gaji puluhan juta rupiah setiap bulan. Kondisi tersebut dinilai tidak sehat bagi tata kelola perusahaan negara.
Karena itu, pemerintah mengambil langkah penataan dan efisiensi dengan menutup perusahaan yang tidak lagi produktif. Kebijakan tersebut disebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki kinerja BUMN sekaligus mengurangi pemborosan anggaran.
Prabowo menegaskan hasil dari penutupan ratusan BUMN tersebut sudah mulai terlihat. Negara disebut berhasil menghemat anggaran dalam jumlah besar yang dapat dialihkan untuk program-program prioritas pemerintah.
"Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan. Hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang tidak benar," tegasnya.
Pemerintah saat ini terus melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan pelat merah guna memastikan seluruh BUMN mampu memberikan manfaat bagi negara, masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.* (in/dh)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melepas Kontingen Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Medan yang akan mengikuti J
PENDIDIKAN
JAKARTA Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan respons terkait hasil survei nasional Indonesia Political Opinion (IPO) yang menempat
POLITIK
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen pada triwu
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang 12.000 Dollar Singapura (SGD) dalam amplop yang diduga diberikan Bupati Kuantan Si
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan menyatakan perang terhadap peredaran narkotika di wilayah Aceh. Pernyataan itu disampaika
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Rasa syukur dan harapan untuk kembali menjalani kehidupan secara normal mulai tumbuh di tengah para penyintas bencana yang me
NASIONAL
NAGAN RAYA Akses masyarakat di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, yang sempat terputus akibat bencana hidrome
NASIONAL
Catatan redaksi Berita ini dibuat berdasarkan keterangan keluarga serta dokumen DPR RI dan kliping Pos Metro Medan yang diperlihatkan kepad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Ba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa 16 saksi dalam penyidik
HUKUM DAN KRIMINAL