Partisipasi Sekolah Anjlok di Usia SMA, Pendidikan Aceh Diminta Fokus pada Mutu Belajar
BANDA ACEH Pendidikan Aceh pada 2026 dinilai perlu mengubah orientasi kebijakan dari sekadar memperluas akses menjadi memastikan setiap
PENDIDIKAN
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan investasi melalui optimalisasi Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking. Langkah ini disampaikan langsung di hadapan para investor dan pimpinan perusahaan asal Korea Selatan yang tergabung dalam Korean Chamber of Commerce and Industry in Indonesia (KOCHAM Indonesia).
Purbaya mengatakan, pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mengatasi berbagai kendala regulasi maupun operasional yang selama ini menghambat realisasi investasi di Indonesia.
"Kami memperkuat koordinasi lintas instansi pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan regulasi dan operasional yang dapat memengaruhi pelaksanaan proyek investasi," ujar Purbaya, Jumat (26/6/2026).Baca Juga:
Ia menjelaskan, seluruh pelaku usaha memiliki akses yang sama untuk menyampaikan berbagai kendala investasi kepada Satgas Debottlenecking. Menurutnya, mekanisme tersebut terbuka bagi seluruh investor sehingga setiap persoalan dapat segera ditindaklanjuti.
"Pada dasarnya setiap pelaku usaha dapat melaporkan masalahnya kepada Satgas Debottlenecking. Mekanisme ini terbuka untuk semua pihak. Jika masih ada hambatan dan belum dilaporkan kepada satgas, maka kesempatan penyelesaiannya belum dimanfaatkan secara optimal," katanya.
Untuk memastikan penyelesaian berjalan efektif, Satgas Debottlenecking menggelar rapat koordinasi secara rutin setiap pekan. Seluruh laporan yang diterima akan dibahas dan diselesaikan secepat mungkin agar proses investasi tidak terhambat.
Purbaya juga mengungkapkan bahwa seluruh proses penanganan hambatan investasi mendapat pengawasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, setiap keputusan yang dihasilkan Satgas Debottlenecking wajib dijalankan oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah terkait.
Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menciptakan kepastian berusaha, Purbaya menegaskan akan memberikan sanksi kepada instansi yang tidak menjalankan keputusan Satgas Debottlenecking.
"Saya sekarang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Jika ada pemerintah daerah atau kementerian yang menyimpang dari keputusan Satgas Debottlenecking, saya akan memangkas anggaran mereka," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga mengajak investor Korea Selatan untuk terus memperluas investasinya di Indonesia. Ia menilai fundamental ekonomi nasional tetap kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menurutnya, stabilitas ekonomi, ketahanan sektor keuangan, serta berbagai reformasi struktural yang terus dilakukan pemerintah menjadi modal utama Indonesia untuk menarik investasi baru.
"Indonesia adalah negara yang tepat untuk berinvestasi. Anda jangan ragu untuk menempatkan investasi di Indonesia karena fundamental ekonomi Indonesia sangat baik, demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik di level 5,61 persen," pungkas Purbaya.* (oz/dh)
BANDA ACEH Pendidikan Aceh pada 2026 dinilai perlu mengubah orientasi kebijakan dari sekadar memperluas akses menjadi memastikan setiap
PENDIDIKAN
KUALA, LANGKAT Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) mendorong Desa Bekiung, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, menjadi desa e
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno membantah isu yang menyebut dirinya mundur da
POLITIK
KUALA, LANGKAT Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menyerahkan peralatan produksi abon sapi dan cookies kepada Kelompok Ibui
PENDIDIKAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkap alasan di balik pernyataannya yang menyebut konsumsi telur dapat menyebabkan
KESEHATAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana mengalihkan sebagian keuntungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) u
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid angkat bicara soal isu reshuffle kabinet se
POLITIK
JAKARTA Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap sekitar 300 ribu pecandu narkoba di Indonesia telah terdeteksi. Menurutn
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menjadikan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gra
NASIONAL