Bebas dari Kasus Korupsi MFF, DPRD Minta Erwin Saleh Kembali Jadi Pejabat Pemko Medan
MEDAN Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Muslim Harahap, meminta Wali Kota Medan Rico Waas segera mengembalikan hak kepegawaian Erwin
NASIONAL
BANDA ACEH - Pemerintah Aceh menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk tindakan kesengajaan yang menjadi penyebab kelangkaan semen dan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Aceh. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, memastikan setiap pelanggaran yang merugikan masyarakat akan ditindak tegas.
"Apapun bentuk perbuatannya yang merugikan masyarakat, pasti diambil tindakan," kata Nurlis di Banda Aceh, Kamis (30/7/2026).
Nurlis menjelaskan, setiap indikasi pelanggaran akan didorong untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Ia menyebut Pemerintah Aceh memahami keresahan masyarakat mengingat semen dan BBM merupakan komoditas strategis yang berpengaruh besar terhadap aktivitas ekonomi, pembangunan, dan kehidupan sehari-hari warga.Baca Juga:
Menurut Nurlis, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem telah menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir Syamaun untuk membentuk tim khusus guna mengurai penyebab kelangkaan kedua komoditas tersebut. Tim ini bekerja di bawah koordinasi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra, dengan melibatkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Teuku Adi Darma, Kepala Dinas ESDM Asnawi, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh, Zaini.
Terkait kelangkaan semen, Teuku Adi Darma telah mengonfirmasi langsung ke PT Solusi Bangun Andalas selaku produsen Semen Andalas pada Kamis (30/7/2026). Dari pihak produsen diperoleh penjelasan bahwa permintaan semen belakangan ini melonjak di sejumlah wilayah sehingga mempercepat penyerapan stok, sementara proses produksi disebut berjalan tanpa kendala.
Meski begitu, Pemerintah Aceh memastikan akan terus menelusuri penyebab persoalan ini hingga ke tingkat pengecer.
"Tentu saja jika ditemukan perbuatan yang menyebabkan keresahan di tengah masyarakat akan diambil tindakan, dan melibatkan aparat penegak hukum dari kepolisian di Aceh," ujar Nurlis.
Sementara untuk menelusuri penyebab kelangkaan BBM, Pemerintah Aceh telah menggelar sidak pengendalian distribusi BBM di wilayah Kota Banda Aceh pada hari yang sama. Sidak ini melibatkan Dinas ESDM, Disperindag, Biro Perekonomian Setda Aceh, serta tim dari Polda Aceh.
Dalam sidak di SPBU Lingke dan SPBU Lambhuk, pemeriksaan data stok menunjukkan ketersediaan BBM masih aman dan proses pengisian berjalan lancar. Namun, petugas menemukan sejumlah kendaraan dengan QR Barcode Subsidi Tepat yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan.
"Di SPBU Lambhuk ditemukan keanehan, ketika petugas sampai ke SPBU malah banyak kendaraan kocar-kacir keluar dari antrean. Ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres dalam administrasi antrean pengisian konsumen," kata Nurlis, seraya menambahkan seluruh temuan tersebut telah didata dan akan segera ditindaklanjuti.
Di sisi lain, PT Pertamina Patraniaga Aceh menjelaskan kepada Pemerintah Aceh bahwa stok BBM di wilayah tersebut masih dalam batas aman, termasuk ketersediaan LPG tabung 3 kilogram.
"Pertamina berjanji terus melakukan langkah-langkah percepatan agar penyaluran kepada masyarakat berlangsung optimal. Ketersediaan BBM bersubsidi dijamin aman, dan memiliki stok yang cukup," kata Nurlis menirukan penjelasan Pertamina.
Nurlis menegaskan, sejauh ini belum ditemukan data maupun fakta yang membuktikan adanya praktik permainan atau penyimpangan dalam distribusi BBM dan semen di Aceh.
"Komoditas semen, ketersediaan pasokan dipengaruhi oleh kapasitas produksi, distribusi, dan kelancaran sistem logistik. Sedangkan BBM, penyalurannya dilaksanakan sesuai kebijakan nasional dan mekanisme distribusi yang ditetapkan Pemerintah melalui Pertamina," jelasnya.
Pemerintah Aceh menyatakan akan terus berkoordinasi intensif dengan Pertamina, produsen semen, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pasokan dan distribusi tetap berjalan optimal. Masyarakat juga diajak turut berpartisipasi dalam pengawasan dengan melaporkan dugaan penyimpangan yang ditemukan di lapangan.
"Setiap laporan akan menjadi bahan verifikasi dan tindak lanjut bersama instansi terkait," pungkas Nurlis.* (dh)
MEDAN Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Muslim Harahap, meminta Wali Kota Medan Rico Waas segera mengembalikan hak kepegawaian Erwin
NASIONAL
MEDAN Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Disdik Sumut) meminta sekolah dan cabang dinas memperketat pengawasan terhadap aktivitas siswa. K
PENDIDIKAN
JAKARTA Harga pangan nasional di pasar tradisional pada Kamis, 27 Agustus 2026, bergerak beragam. Sejumlah komoditas mengalami kenaikan,
EKONOMI
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam kembali mengalami penurunan pada perdagangan Kamis, 27 Ag
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada perdagangan Kamis, 27 Agustus 2026. Sentimen dari ril
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Kamis, 27 Agustus 2026. Penguatan indeks ditopang oleh kenaik
EKONOMI
JAKARTA Empat kelompok masyarakat dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Agust
PERISTIWA
NAGEKEO Bupati Nagekeo Simplisius Donatus mengungkapkan adanya dampak sosial dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wila
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago mengungkapkan polisi telah memeriksa dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat aturan operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu
NASIONAL