Anggaran Perlindungan Sosial 2026 Tembus Rp500 Triliun, Kemenkeu Minta Masyarakat Ikut Mengawasi

JAKARTA — Anggaran perlindungan sosial atau perlinsos pada 2026 telah mencapai lebih dari Rp500 triliun.

Besarnya anggaran tersebut membuat pemerintah meminta masyarakat ikut mengawasi penyaluran bantuan agar benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.

Direktur Penyusunan APBN Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan mengatakan anggaran perlindungan sosial digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah.

Baca Juga:

• Sosok Ben Mboi, Mentor Prabowo yang Dikenang karena Cinta Rakyat dan Akal Sehat

Anggaran tersebut antara lain untuk bantuan sosial, subsidi energi, hingga bantuan pendidikan bagi masyarakat.

"Tahun 2026 ini anggaran perlinsos mencapai di atas Rp 500 triliun, angka yang sangat besar. Kami sangat mengharapkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama mengontrol pelaksanaan program bansos ini agar yang menerima benar-benar masyarakat yang membutuhkan," kata Rofyanto dalam acara Konsultasi Publik RUU APBN 2027, Kamis, 6 Agustus 2026.

Menurut Rofyanto, perlindungan sosial disalurkan melalui sejumlah program.

Di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan pangan pemerintah, serta berbagai bantuan pendidikan.

Bantuan pendidikan tersebut mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga beasiswa untuk jenjang pascasarjana.

Besarnya anggaran perlindungan sosial dinilai perlu diikuti sistem pengawasan yang kuat.

Pemerintah ingin memastikan anggaran negara tidak salah sasaran dan manfaatnya benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Pengawasan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan program bantuan sosial berjalan sesuai tujuan.

Pemerintah juga terus melakukan pembenahan terhadap mekanisme penyaluran bantuan.

Selain bansos, pemerintah tengah mendorong reformasi skema subsidi agar manfaatnya lebih tepat sasaran.

Salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian adalah subsidi bahan bakar minyak atau BBM.

Menurut Rofyanto, skema subsidi terbuka dapat membuat masyarakat yang memiliki lebih dari satu kendaraan mendapatkan manfaat subsidi lebih besar dibandingkan masyarakat berpenghasilan rendah.

"Skema subsidi terbuka yang selama ini berjalan membuat masyarakat yang memiliki lebih dari satu kendaraan justru memperoleh akumulasi manfaat subsidi lebih besar dibandingkan masyarakat kurang mampu," ujarnya.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong reformasi subsidi.

Pemerintah ingin anggaran yang dikeluarkan lebih banyak memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

"Reformasi subsidi dan perlindungan sosial ini sangat penting agar alokasinya lebih tepat sasaran dan berkeadilan," tegas Rofyanto.

Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan APBN 2027.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi salah satu fokus utama dalam penyusunan anggaran tersebut.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan APBN 2027 dirancang untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Pemerintah juga akan menjaga disiplin fiskal sekaligus memastikan belanja negara tetap mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

"APBN memiliki peran strategis untuk menjalankan fungsi alokasi dan distribusi, tetapi juga berperan aktif sebagai katalis pertumbuhan melalui program pemerintah, termasuk pemberdayaan sektor swasta sebagai motor pertumbuhan ekonomi," ujar Sudarto.

Besarnya anggaran perlindungan sosial pada 2026 menjadi instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan kemiskinan.

Namun, besarnya anggaran tersebut juga membawa tantangan bagi pemerintah.

Setiap rupiah yang dialokasikan harus dipastikan memberikan manfaat kepada masyarakat yang menjadi sasaran.

Karena itu, selain memperbaiki sistem penyaluran dan melakukan reformasi subsidi, pemerintah membutuhkan pengawasan dari masyarakat agar program perlindungan sosial berjalan lebih transparan, tepat sasaran, dan berkeadilan.* (km/ad)

Sosok Ben Mboi, Mentor Prabowo yang Dikenang karena Cinta Rakyat dan Akal Sehat

BI dan BRIN Kaji Potensi Danau Toba Jadi Kawasan Ekonomi Khusus

Kebakaran Lahan di Simalungun Hanguskan Satu Hektare, Api Kini Padam

Renovasi Gedung Kantor Imigrasi Asahan Dimulai, Bupati: Percepat Pelayanan Masyarakat

Pimpin Rakorpem, Bupati Asahan Minta OPD Perkuat Pelayanan dan Matangkan Program 2027

Ketua OSIS SMA Panti Budaya Kisaran Lolos Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Ini Pesan Bupati Asahan