JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana pemerintah menggunakan sebagian keuntungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk menambah penerimaan kas negara dan membantu mengurangi beban utang pemerintah.
Purbaya mengatakan gagasan tersebut berasal dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin menekan beban utang dengan mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan negara.
"Ada ide Presiden untuk menempatkan sebagai keuntungan Danantara untuk cadangan pemerintah, sehingga itu yang bisa mengurangi utang kita juga. Nanti kita tentukan bentuknya ke depan," kata Purbaya di Jakarta, Rabu (12/8/2026).Baca Juga:
Menurut Purbaya, pemerintah tidak hanya mengandalkan penerimaan pajak untuk memperkuat keuangan negara. Sumber pendapatan lain, termasuk keuntungan dari pengelolaan aset dan investasi BUMN melalui Danantara, juga akan dipertimbangkan.
Skema tersebut ditargetkan dapat dilakukan pada 2026. Namun, bentuk mekanisme pengambilan sebagian keuntungan Danantara ke kas negara masih akan ditentukan lebih lanjut.
"Jadi kita meningkatkan efisiensi pendapatan kita, dan ingin membuat anggaran kita ke depan semakin berkesinambungan. Segala cara kita manfaatkan termasuk pendapatan dari Danantara," ujarnya.
Purbaya menjelaskan rencana tersebut sejalan dengan upaya pemerintah menjaga kesinambungan fiskal sekaligus mencari sumber penerimaan yang dapat membantu mengendalikan pertumbuhan utang.
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, setoran dividen BUMN tidak lagi secara langsung masuk ke kas negara. Dana tersebut dialihkan untuk mendukung fungsi pengembangan bisnis yang berada di bawah pengelolaan Danantara.
Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari investasi baru, ekspansi usaha BUMN hingga optimalisasi bisnis perusahaan negara.
Dengan skema yang sedang dikaji pemerintah, sebagian keuntungan Danantara nantinya berpotensi kembali dimanfaatkan sebagai bagian dari cadangan pemerintah.
Purbaya mengatakan saat ini Danantara masih melakukan konsolidasi laporan keuangan dari seluruh perusahaan BUMN yang berada di bawah pengelolaannya.
Proses tersebut diperlukan untuk mengetahui kinerja keuangan dan besaran keuntungan yang dapat menjadi dasar dalam menentukan skema kebijakan berikutnya.
ACEH BESAR Komunitas Merah Mata Fishing (MMF) mengibarkan Bendera Merah Putih dari atas tebing Pantai Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, Kabupate
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal memperketat aturan ekspor perhiasan. Pemerintah berencana mengenakan pajak ekspor terh
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mengembangkan penyidikan dugaan korupsi transfer pricing PT Toba Pulp Lestari (TPL). Penyidik mem
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Roy Suryo kembali mengajukan gugatan praperadilan terhadap Polda Metro Jaya terkait perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke7
NASIONAL
GUNUNGSITOLI Kota Gunungsitoli berhasil mencapai target Universal Health Coverage (UHC) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menenga
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong transformasi 21 Puskesmas Rawat Inap yang tersebar di 17 kabupaten. P
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan masyarakat yang memiliki KTP Sumatera Utara mendapat perlindungan pe
KESEHATAN
SUBULUSSALAM Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta Pemerintah Provinsi (Pempr
PEMERINTAHAN
SUBULUSSALAM Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta Pemerintah Kota Subulussal
PEMERINTAHAN
MEDAN Semangat menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai digaungkan Pemerintah Kecamatan Medan Amplas.
NASIONAL
