Syarat “Good Looking” di Lowongan Kerja Bakal Dihapus, Ini Aturan Baru yang Disiapkan Pemerintah

JAKARTA — Pemerintah menyiapkan langkah baru untuk membuat proses rekrutmen kerja di Indonesia lebih inklusif.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan sejumlah persyaratan dalam lowongan pekerjaan yang dinilai berpotensi diskriminatif akan dihapus.

Beberapa persyaratan yang menjadi perhatian antara lain ketentuan harus berpenampilan menarik atau good looking, batas usia tertentu, status pernikahan, tinggi badan, hingga kriteria fisik lainnya.

Baca Juga:

• Gubernur Aceh Mualem Absen di Upacara HUT RI, Ada Apa?

Informasi mengenai kebijakan tersebut disampaikan melalui unggahan Instagram @cretivox yang dilansir pada Minggu, 16 Agustus 2026.

Kebijakan ini diarahkan agar pencari kerja memiliki kesempatan yang lebih setara.

Penilaian dalam proses rekrutmen diharapkan lebih berfokus pada kemampuan, kompetensi, pengalaman, dan kualifikasi yang memang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan.

Yassierli menjelaskan, ketentuan tersebut akan dimasukkan ke dalam regulasi mengenai penyusunan informasi lowongan kerja di Indonesia.

Dengan aturan itu, perusahaan diharapkan menyusun persyaratan secara objektif dan transparan.

Selama ini, sejumlah perusahaan masih mencantumkan persyaratan seperti batas usia maksimal, belum menikah, berpenampilan menarik, atau memiliki tinggi badan tertentu dalam informasi lowongan kerja.

Pemerintah menilai persyaratan semacam itu berpotensi membatasi kesempatan pencari kerja yang sebenarnya memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Melalui perubahan kebijakan tersebut, proses perekrutan akan diarahkan untuk lebih mengutamakan kemampuan profesional calon pekerja.

Perusahaan tetap dapat menetapkan kualifikasi tertentu selama berkaitan dengan posisi yang ditawarkan.

Misalnya, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, keahlian, serta kemampuan teknis yang memang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan.

Adapun persyaratan khusus masih dimungkinkan dalam kondisi tertentu.

Namun, persyaratan tersebut harus memiliki hubungan langsung dengan karakteristik pekerjaan dan tidak menghilangkan kesempatan kerja secara tidak adil.

Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan pasar kerja yang lebih terbuka bagi masyarakat dengan berbagai latar belakang.

Dengan perubahan aturan tersebut, pemerintah berharap perusahaan membangun proses rekrutmen yang lebih profesional dan transparan.

Kesempatan kerja diharapkan diberikan berdasarkan kemampuan dan kompetensi, bukan berdasarkan faktor fisik atau kondisi pribadi yang tidak berkaitan dengan pekerjaan.

Langkah tersebut sekaligus mendorong dunia usaha untuk memberikan peluang yang lebih setara kepada para pencari kerja di Indonesia.* (sp/ad)

Gubernur Aceh Mualem Absen di Upacara HUT RI, Ada Apa?

Bobby Hubungi Wali Kota Pematangsiantar Usai Temukan Mobil Dinas Dipakai Pejabat untuk Antar Anak

Surat Terbuka untuk Presiden: Enam Bulan Usai Kebakaran, Pedagang Pasar Kaloko Buton Masih Menanti Bantuan Modal

Renungan Suci di TMP Tanjungbalai, Pemko Ajak Generasi Muda Lanjutkan Perjuangan Pahlawan

Wali Kota Tanjungbalai Ajak Warga Isi Kemerdekaan dengan Zikir, Doa dan Kebaikan

Wali Kota Tanjungbalai Soroti Keterbatasan Anggaran, Kejar Dukungan Program dari Pusat