Anggaran BGN Rp240 Triliun, Tapi Realisasi Belanja Kerap di Bawah Pagu: Ada Apa?

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat alokasi anggaran terbesar dalam Rancangan anggaran/" target="_blank">Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027.

Pemerintah mengalokasikan Rp240,2 triliun untuk lembaga yang menangani sejumlah program gizi nasional tersebut.

Besarnya anggaran BGN menjadi perhatian ekonom.

Baca Juga:

• 13 Kepala Dinas di Sumut Terseret Perkara Korupsi, Mengapa Terus Berulang?

Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menyoroti realisasi belanja BGN dalam dua tahun terakhir yang masih berada di bawah alokasi anggaran yang ditetapkan pemerintah.

"Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai yang terbesar, mencapai Rp 240 triliun. Meski nilainya turun dari Rp 268 triliun pada APBN 2026, namun masih mempertahankan posisi pertama," ujar Awalil dalam keterangan tertulis pada Selasa (18/8/2026).

Menurut Awalil, besarnya alokasi anggaran dalam RAPBN tidak otomatis menunjukkan besarnya belanja yang benar-benar terealisasi.

Ia mencontohkan anggaran BGN pada 2025.

Saat itu, BGN memperoleh alokasi sebesar Rp71 triliun. Namun, realisasi belanjanya hanya mencapai Rp51,59 triliun, atau sekitar 72,66 persen dari pagu anggaran.

Kondisi serupa diperkirakan terjadi pada 2026. Pemerintah mengalokasikan Rp268 triliun untuk BGN.

Namun, outlook realisasi belanja diproyeksikan hanya mencapai Rp214 triliun, atau sekitar 74,83 persen dari alokasi.

Dengan angka tersebut, terdapat selisih sekitar Rp54 triliun antara alokasi anggaran dan proyeksi realisasi belanja BGN pada 2026.

Dalam RAPBN 2027, alokasi anggaran BGN sebesar Rp240,2 triliun tetap menempatkannya di posisi pertama sebagai kementerian atau lembaga dengan anggaran terbesar.

Angka tersebut memang turun dibandingkan alokasi BGN dalam APBN 2026 yang mencapai Rp268 triliun.

Namun, BGN masih berada di atas sejumlah kementerian dan lembaga lain.

Kementerian Pertahanan berada di posisi kedua dengan alokasi Rp189 triliun.

Kemudian Kepolisian RI memperoleh Rp139,2 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp114,59 triliun, dan Kementerian Kesehatan Rp102,12 triliun.

Awalil mengingatkan bahwa urutan kementerian dan lembaga berdasarkan alokasi anggaran belum tentu sama dengan urutan berdasarkan realisasi belanja.

Menurut dia, perbedaan tersebut terlihat dari belanja Kementerian Pertahanan.

Meskipun berada di posisi kedua dalam RAPBN 2027, realisasi belanjanya pada 2025 dan 2026 justru jauh melampaui alokasi awal.

Pada 2025, Kementerian Pertahanan mendapat alokasi Rp166,26 triliun.

Namun, realisasi belanjanya mencapai Rp348,94 triliun, atau sekitar 209,87 persen dari pagu.

"Demikianlah, Kementerian Pertahanan merupakan institusi yang belanjanya paling besar pada 2025 dan 2026. Meski sementara dialokasikan RAPBN 2027 sebagai urutan kedua, kemungkinan besar pada realisasinya nanti akan kembali menjadi urutan pertama lagi," kata Awalil.

Sorotan terhadap anggaran BGN menunjukkan bahwa besarnya pagu anggaran perlu dilihat bersamaan dengan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan belanja.

Dengan alokasi Rp240,2 triliun pada RAPBN 2027, BGN akan menjadi salah satu lembaga dengan porsi anggaran terbesar.

Karena itu, tingkat penyerapan dan efektivitas penggunaan anggaran menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.

Perbandingan antara alokasi dan realisasi anggaran juga menjadi indikator untuk melihat sejauh mana anggaran negara benar-benar digunakan untuk menjalankan program pemerintah.* (km/ad)

13 Kepala Dinas di Sumut Terseret Perkara Korupsi, Mengapa Terus Berulang?

11 Terdakwa Kasus Ekspor Limbah Minyak Kelapa Sawit Didakwa Rugikan Negara Rp7,3 Triliun

Perpres Transportasi Online Segera Terbit, Tarif Ojol Orang hingga Kirim Makanan Bakal Diatur

MoU Helsinki Genap 20 Tahun, Ini Sejumlah Janji Perdamaian Aceh yang Belum Terealisasi

Ditangkap Bersama Pasangan Sejenis di Ruang Kerja, Kepala Inspektorat Banda Aceh Dinonaktifkan dan Jadi Tersangka

Relokasi 65 Sekolah Terdampak Bencana Dikebut, Administrasi Lahan Tak Boleh Hambat Pembangunan