"Yang Kaya-kaya Jangan Ambil Hak Rakyat," Purbaya Bocorkan Waktu Mulai Pembatasan Pertalite untuk Desil 10

JAKARTA- Pemerintah berencana membatasi pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 10. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebijakan tersebut akan mulai diuji dalam beberapa bulan ke depan sebelum nantinya dipertimbangkan untuk kelompok desil lainnya.

Pada tahap awal, pembatasan tidak langsung diberlakukan untuk seluruh masyarakat desil 9 dan 10. Purbaya menyebut pemerintah akan lebih dulu menyasar kelompok desil 10.

"Nggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin kita akan coba nanti berapa bulan ke depan, yang Desil 10, kita batasin dulu," kata Purbaya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Baca Juga:

• Babak Baru Kesejahteraan Guru: Ketua DPD Beri Apresiasi Tinggi ke Pemerintah Sekaligus Wanti-wanti Pemda Hentikan Rekrutmen Honorer

Menurut Purbaya, penerapan kebijakan tersebut juga berpotensi menghemat anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah masih menghitung besaran efisiensi yang bisa diperoleh dari pembatasan tersebut.

"Nanti ada penghematan, kita masih menghitung. Kira-kira sepersepuluhnya kalau nggak salah," ujarnya.

Rencana pembatasan ini sebelumnya juga disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Namun, Bahlil menegaskan mekanisme tersebut masih dalam tahap kajian pemerintah.

Selama kajian belum menghasilkan keputusan final, pembelian Pertalite masih berjalan seperti biasa. Saat ini, kendaraan bus dan truk masih mendapatkan kuota pembelian BBM hingga 200 liter per hari, sedangkan kendaraan biasa memperoleh kuota 50 liter per hari.

"Pembatasan Pertalite, sekarang kan kita masih dalam kajian, lagi dikaji. Sekarang masih kalau sampai dengan keputusan kajian belum ada, masih seperti sekarang ini," ujar Bahlil dalam acara Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Bahlil menjelaskan rencana pembatasan Pertalite untuk kelompok desil 9 dan 10 merupakan bagian dari upaya pemerintah membuat penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.

Desil 9 dan 10 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi dalam pengelompokan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menurut Bahlil, masyarakat yang masuk kelompok tersebut dinilai memiliki kemampuan ekonomi yang cukup sehingga seharusnya tidak lagi bergantung pada subsidi BBM.

"Tapi gini loh, masih, kita kan kalau Desil 9, 10 itu kan seperti saya, seperti Pak Ketua Asosiasi. Masa kita mau pakai subsidi? Ya sudahlah, yang kaya-kaya, yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyat lah," kata Bahlil.

Pemerintah kini masih mematangkan mekanisme penerapan kebijakan tersebut. Purbaya menyebut kelompok desil 10 akan menjadi sasaran awal dalam beberapa bulan mendatang, sementara perluasan pembatasan masih menunggu hasil evaluasi.

Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan subsidi oleh kelompok masyarakat yang dianggap mampu sekaligus mengarahkan anggaran negara kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.* (d/dh)

Babak Baru Kesejahteraan Guru: Ketua DPD Beri Apresiasi Tinggi ke Pemerintah Sekaligus Wanti-wanti Pemda Hentikan Rekrutmen Honorer

Apa Itu Desil? Ini Kaitannya dengan Rencana Pembatasan Pertalite

Dukung Generasi Qurani, Wali Kota Jaksel Bantu Tuntaskan Pembangunan Rumah Tahfizh As-Sakinah

Pasar Tumpah Kramat Jati Tak Kunjung Tuntas, Cepy Dorong Pramono Anung Cari Solusi hingga ke Akar Masalah

Rico Waas Apresiasi Pameran Foto “Prahara Pulau Emas”: Foto Jurnalistik Bisa Ciptakan Harapan

Komisi V DPR Sebut Indonesia Darurat Angkutan Laut: 601 Kecelakaan Kapal Terjadi hingga Agustus 2026, 203 Orang Masih Hilang