Bye-bye Gas Melon! Pemerintah Uji Coba CNG 3 Kg Buat Pangkas Impor LPG

JAKARTA - Pemerintah berencana mengurangi ketergantungan terhadap LPG 3 kilogram (kg) impor dengan mengembangkan jaringan gas (jargas) yang langsung tersambung ke rumah tangga. Skema tersebut disiapkan sebagai alternatif agar kebutuhan gas masyarakat tidak lagi bergantung pada tabung LPG 3 kg.

Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Dony Oskaria mengatakan perubahan tersebut akan dibarengi dengan penyesuaian model bisnis PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) yang diarahkan lebih fokus pada sektor midstream dan downstream.

Menurut Dony, PGN nantinya akan membangun jaringan gas yang menyalurkan gas langsung ke rumah-rumah, dengan konsep yang disebut mirip jaringan air perpipaan.

Baca Juga:

• Benarkah Reshuffle untuk 'Mempreteli' Orang Jokowi dari Pemerintahan Prabowo? Ini Jawaban Istana

"Kita akan mengubah juga model bisnis daripada PGN, itu akan fokus di midstream dan downstream. Nanti gas akan salurkan ke rumah-rumah tidak ada lagi gas-gas melon," ujar Dony dalam acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Dony mengatakan salah satu tujuan pengembangan jargas adalah menekan impor LPG yang masih menyumbang porsi besar dalam pemenuhan kebutuhan energi rumah tangga.

Dia menyebut sekitar 80-85 persen kebutuhan LPG 3 kg setiap tahun masih dipenuhi dari impor.

"Tujuannya untuk menekan impor LPG kita dengan adanya jargas ke rumah-rumah kita tidak memerlukan lagi LPG, jadi transformasi negara kita masih panjang, yang harus kita lakukan," katanya.

Selain jaringan gas, pemerintah juga menyiapkan alternatif lain melalui penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) atau gas alam terkompresi.

Saat ini, pemerintah disebut sedang melakukan uji coba pengemasan CNG dalam ukuran 3 kg untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga.

"Kita juga lakukan dengan CNG. Kalau ini selesai (tidak mengandalkan impor energi) negara kita memiliki kekuatan yang luar biasa," ujar Dony.

Pengembangan jargas tersebut sebelumnya juga telah dibahas melalui permintaan kepada PT Pertamina Gas (Pertagas) untuk menyusun master plan atau peta jalan jaringan gas nasional.

Menurut Dony, pengembangan jargas perlu dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan potensi pasar di setiap wilayah.

Benarkah Reshuffle untuk 'Mempreteli' Orang Jokowi dari Pemerintahan Prabowo? Ini Jawaban Istana

Peserta PKA Sumut Belajar Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Data di DKI Jakarta

Penantian 20 Tahun Berakhir, Air Bersih PDAM Segera Mengalir ke Griya Kencana Medan

Nagori Silou Huluan Wakili Simalungun di Evaluasi PTP2WKSS Sumut 2026, Ketua TP PKK Darmawati: Menang atau Tidak Adalah Bonus

PTPN IV Regional II Salurkan Bantuan Dump Truk, Pemkab Simalungun Siap Perkuat Layanan Kebersihan

Istana Belum Ambil Sikap soal Putusan MK Gibran, Ini Alasannya