Sentil Ketimpangan Ekonomi Nias: Bobby Nasution Minta Bos Baru BI Sumut Genjot Pemerataan

MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyoroti ketimpangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah yang masih menjadi tantangan pembangunan di provinsi tersebut. Ia berharap sinergi Pemerintah Provinsi Sumut dan Bank Indonesia (BI) dapat memperkecil kesenjangan, terutama di empat kabupaten di Kepulauan Nias yang masih tergolong tertinggal.

Hal itu disampaikan Bobby saat menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan BI Sumut, Ameriza Ma'aruf Moesa, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (9/10/2026).

Bobby menyebut sekitar 10 kabupaten/kota di Sumut mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif pada 2026. Namun, menurutnya, perkembangan ekonomi di sejumlah daerah masih belum merata.

Baca Juga:

• Rayu Investor Jepang: Bobby Nasution Jajakan Potensi Lobster Nias & SDM Unggul Sumut

"Pertumbuhan tidak begitu merata, mungkin sekitar 10 kabupaten/kota, tantangannya di Sumut ada yang sangat baik sekali dan buruk sekali (pertumbuhan ekonomi), kita masih punya daerah tertinggal di Kepulauan Nias, mudah-mudahan kita bisa mengurangi ketimpangan itu," kata Bobby.

Bobby juga mengapresiasi kolaborasi Pemprov Sumut, BI, dan berbagai pemangku kepentingan yang dinilai berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, ekonomi Sumut tumbuh sebesar 5,06% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan II 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat 4,98%.

Bobby mengatakan capaian tersebut diraih di tengah tantangan pemulihan akibat bencana yang melanda sejumlah daerah di Sumut pada tahun sebelumnya.

"Kolaborasi Sumut, BI dan stakeholder lainnya sangat luar biasa, kami bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik, inflasi terjaga berkat BI dan stakeholder terkait lainnya, padahal tahun lalu ada 18 kabupaten/kota kami yang terkena bencana, kami sangat berterima kasih," ujarnya.

Sementara itu, Ameriza Ma'aruf Moesa yang baru dikukuhkan sebagai Kepala Perwakilan BI Sumut memproyeksikan ekonomi Sumut tumbuh sebesar 5,11% pada 2026. Inflasi diperkirakan berada di kisaran 3,1%.

Menurut Ameriza, penguatan kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan diperlukan untuk mendukung pencapaian proyeksi tersebut. BI juga akan mengoptimalkan potensi sektor ketenagakerjaan dan pariwisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Tahun ini kami prediksikan ekonomi tumbuh 5,11%, dan inflasi sekitar 3,1%, ini bisa kita capai dengan kolaborasi dan sinergi yang sudah kita miliki selama ini," kata Ameriza.

Kepala Perwakilan BI Sumut sebelumnya, Rudy Brando Hutabarat, menyampaikan bahwa kolaborasi, inovasi, dan sinergi menjadi tiga hal utama selama masa jabatannya.

Menurut Rudy, kerja sama antara BI dan pemerintah daerah membantu pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi, termasuk menjaga stabilitas harga daging saat hari besar keagamaan.

Ia juga menyebut inovasi yang dilakukan Sumut berkontribusi terhadap pencapaian daerah tersebut sebagai peringkat ketiga terbaik dalam pengendalian inflasi.

Sementara itu, Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan Sumut memiliki potensi besar dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Karena itu, BI berupaya menempatkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan kebijakan dari pemerintah pusat sesuai kebutuhan daerah.

"Kami selalu berupaya menempatkan orang-orang kami yang luar biasa di Sumut, orang yang mampu mengimplementasikan kebijakan dari pusat ke daerah, sehingga kebijakan tersebut berjalan baik," kata Destry.

Pengukuhan Ameriza turut dihadiri kepala daerah se-Sumut, kepala perwakilan BI se-Sumatera, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), konsul negara sahabat, pimpinan instansi vertikal, rektor, akademisi, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah Pemprov Sumut.

Melalui sinergi tersebut, Pemprov Sumut dan BI diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih merata hingga ke wilayah yang masih tertinggal.* (dh)