Mantan Kades Hariara Pohan Dituntut 5 Tahun Penjara, Diduga Korupsi Dana Desa Rp776 Juta
MEDAN Mantan Kepala Desa Hariara Pohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Piatur Sihotang, dituntut 5 tahun penjara oleh Jaksa Penunt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA –Kiky Saputri, seorang mantan guru yang kini aktif dalam dunia media sosial, menggulirkan kritik pedas terhadap Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Republik Indonesia, Nadiem Makarim. Kritik tajam tersebut muncul setelah Kiky menerima pesan dari seorang perwakilan ribuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Dosen Kemendikbud 2023 yang merasa terlantar oleh kebijakan birokrasi yang tidak jelas.
Dalam pesan yang ia terima dan kemudian dibagikan di akun media sosialnya, perwakilan CPNS tersebut mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakpastian yang mereka alami. Meskipun sudah dinyatakan lulus, para CPNS Dosen Kemendikbud 2023 belum menerima Surat Keputusan (SK) yang seharusnya mereka terima sesuai dengan timeline yang telah ditentukan. “Kami adalah CPNS Dosen Kemendikbud 2023 yang digantung tanpa kepastian oleh Kemendikbud. SK kami tidak diberikan melewati timeline yang sudah ditentukan,” demikian bunyi pesan yang dikutip dari akun X @kikysaputrii pada Rabu (17/7/2024).
Mereka juga menunjukkan kekecewaan karena sementara CPNS dari kementerian lain sudah mulai bertugas bahkan menerima gaji ke-13 pada bulan Juni lalu, mereka masih terkatung-katung dalam ketidakpastian. Banyak di antara mereka yang telah mengajukan resign dari pekerjaan atau kampus swasta tempat mereka bekerja sebelumnya, namun SK yang dijanjikan belum kunjung diterima.
“Sedangkan kami harus gigit jari karena tertipu timeline yang kemudian dilanggar oleh Kemendikbud,” tulis perwakilan CPNS tersebut dengan nada kekecewaan yang mendalam. Mereka merasa tidak hanya ditelantarkan, tetapi juga merasa diperlakukan tidak adil dengan meminta mereka menunggu secara berulang-ulang tanpa kejelasan yang pasti.
Kiky Saputri, yang sebelumnya berprofesi sebagai guru, menanggapi keluhan ini dengan empati yang mendalam. Ia membagikan pesan tersebut sebagai bentuk dukungan dan ajakan kepada Mendikbud Nadiem Makarim untuk segera memberikan kejelasan mengenai SK kepada para CPNS tersebut. Kritik dari Kiky Saputri tidak hanya mencakup ketidakjelasan administrasi yang menimpa para CPNS, tetapi juga menyoroti respons yang dianggap kurang memadai dari pihak Kemendikbud dalam menanggapi masalah ini.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kemendikbud terkait keluhan yang disampaikan oleh Kiky Saputri dan para CPNS Dosen Kemendikbud 2023. Kritik ini menjadi bagian dari sorotan publik terhadap transparansi dan efektivitas birokrasi dalam penanganan administrasi kepegawaian di Indonesia.
(N/014)
MEDAN Mantan Kepala Desa Hariara Pohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Piatur Sihotang, dituntut 5 tahun penjara oleh Jaksa Penunt
HUKUM DAN KRIMINAL
BUKITTINGGI Kota Bukittinggi kembali menorehkan prestasi di kancah pariwisata regional. Kota yang terkenal dengan Jam Gadangnya ini mera
PARIWISATA
BOGOR Pemerintah Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan akan membuka dialog dengan Majelis Ulama Indones
NASIONAL
DENPASAR Sidang tuntutan kasus penembakan dua warga negara Australia, Zivan Radmanovic (32) dan Sanar Ghanim (34), yang terjadi di sebua
HUKUM DAN KRIMINAL
JAMBI Dua oknum polisi di Jambi, Bripda NIR dan Bripda SR, kini menjalani proses hukum terkait dugaan kekerasan seksual terhadap seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tujuh terdakwa perkara tindak pidana korupsi pengadaan tempat cuci tangan (wastafel) dan sanitasi sekolah pada masa pandemi C
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kodim 0502/Jakarta Utara bersama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menangani kondisi darurat sampah di wilayah Keluraha
NASIONAL
DENPASAR Kepolisian Daerah (Polda) Bali menegaskan bahwa penegakan hukum dalam pelaksanaan Operasi Keselamatan Agung 2026 mengedepankan
NASIONAL
DENPASAR Satuan Tugas (Satgas) Preemtif mengawali pelaksanaan Operasi Keselamatan Agung 2026 dengan melakukan sosialisasi keamanan, kese
NASIONAL
DENPASAR Polda Bali resmi memulai Operasi Keselamatan Agung 2026, Senin (2/2/2026), di halaman Mako Polda Bali. Apel gelar pasukan dipim
NASIONAL