
Aksi Bela Palestina di Banda Aceh Kumpulkan Donasi Rp2 Miliar
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA –Kiky Saputri, seorang mantan guru yang kini aktif dalam dunia media sosial, menggulirkan kritik pedas terhadap Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Republik Indonesia, Nadiem Makarim. Kritik tajam tersebut muncul setelah Kiky menerima pesan dari seorang perwakilan ribuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Dosen Kemendikbud 2023 yang merasa terlantar oleh kebijakan birokrasi yang tidak jelas.
Dalam pesan yang ia terima dan kemudian dibagikan di akun media sosialnya, perwakilan CPNS tersebut mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakpastian yang mereka alami. Meskipun sudah dinyatakan lulus, para CPNS Dosen Kemendikbud 2023 belum menerima Surat Keputusan (SK) yang seharusnya mereka terima sesuai dengan timeline yang telah ditentukan. “Kami adalah CPNS Dosen Kemendikbud 2023 yang digantung tanpa kepastian oleh Kemendikbud. SK kami tidak diberikan melewati timeline yang sudah ditentukan,” demikian bunyi pesan yang dikutip dari akun X @kikysaputrii pada Rabu (17/7/2024).
Mereka juga menunjukkan kekecewaan karena sementara CPNS dari kementerian lain sudah mulai bertugas bahkan menerima gaji ke-13 pada bulan Juni lalu, mereka masih terkatung-katung dalam ketidakpastian. Banyak di antara mereka yang telah mengajukan resign dari pekerjaan atau kampus swasta tempat mereka bekerja sebelumnya, namun SK yang dijanjikan belum kunjung diterima.
Baca Juga:
“Sedangkan kami harus gigit jari karena tertipu timeline yang kemudian dilanggar oleh Kemendikbud,” tulis perwakilan CPNS tersebut dengan nada kekecewaan yang mendalam. Mereka merasa tidak hanya ditelantarkan, tetapi juga merasa diperlakukan tidak adil dengan meminta mereka menunggu secara berulang-ulang tanpa kejelasan yang pasti.
Kiky Saputri, yang sebelumnya berprofesi sebagai guru, menanggapi keluhan ini dengan empati yang mendalam. Ia membagikan pesan tersebut sebagai bentuk dukungan dan ajakan kepada Mendikbud Nadiem Makarim untuk segera memberikan kejelasan mengenai SK kepada para CPNS tersebut. Kritik dari Kiky Saputri tidak hanya mencakup ketidakjelasan administrasi yang menimpa para CPNS, tetapi juga menyoroti respons yang dianggap kurang memadai dari pihak Kemendikbud dalam menanggapi masalah ini.
Baca Juga:
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kemendikbud terkait keluhan yang disampaikan oleh Kiky Saputri dan para CPNS Dosen Kemendikbud 2023. Kritik ini menjadi bagian dari sorotan publik terhadap transparansi dan efektivitas birokrasi dalam penanganan administrasi kepegawaian di Indonesia.
(N/014)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
NasionalJAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
PolitikMEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan KriminalSUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
NasionalPEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
EkonomiJAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
PolitikKUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
InternasionalSAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
EkonomiHALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
PeristiwaJAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal