Dukung Ekonomi Daerah, MBG Diwajibkan Gunakan Telur Produksi Lokal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
BOGOR — Pemerintah Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan akan membuka dialog dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian.
Dialog ini bertujuan untuk menyampaikan alasan pemerintah dalam mengikuti organisasi internasional tersebut.
"Kita nanti akan berdialog dengan MUI dan kami yakin nanti kita akan berikan penjelasan kenapa kita memutuskan untuk bergabung di Board of Peace ini. Itu kan bagian dari cara kita membangun dialog," ujar Pras saat ditemui di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).Baca Juga:
Pras menegaskan, selain menjelaskan alasan bergabung, pemerintah juga akan menampung masukan dan pendapat dari MUI.
Hal ini dinilai penting agar keputusan pemerintah mendapat pemahaman yang komprehensif dari tokoh agama dan masyarakat.
"Kalau kita tidak ikut bergabung bagaimana? Kita berdialog untuk memberikan masukan, memberikan pendapat dalam rangka kita memastikan perjuangan kita supaya bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaannya, kan begitu," tambahnya.
Keputusan Indonesia untuk bergabung di BOP sebelumnya menuai perhatian publik dan berbagai tanggapan.
Pemerintah menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari diplomasi internasional untuk mendukung perdamaian global, khususnya dalam isu Palestina.
Dialog dengan MUI diharapkan berlangsung dalam waktu dekat dan menjadi wadah klarifikasi sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi keagamaan dalam isu-isu strategis diplomasi.*
(kp/ad)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
BULELENG Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indo
EKONOMI
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK