Sidang Memanas! Nikita Mirzani Cekcok dengan Reza Gladys soal Produk Tak Terdaftar BPOM

JAKARTA - Sidang lanjutan kasus dugaan pengancaman dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (24/7).

Dalam persidangan tersebut, suasana sempat memanas setelah Nikita Mirzani mempertanyakan legalitas salah satu produk kecantikan milik dokter Reza Gladys, yang menjadi saksi dalam perkara ini.

Ketegangan terjadi ketika kuasa hukum Nikita, Fahmi Bachmid, menyerahkan barang bukti produk kepada majelis hakim. Setelah dilakukan pemeriksaan melalui sistem BPOM online, produk tersebut diduga tidak terdaftar secara resmi.

"Sudah dicek di situs BPOM, dan ternyata tidak terdaftar," kata Fahmi di hadapan majelis hakim.

Nikita langsung menanggapi hasil pengecekan tersebut dengan nada tinggi.

"Jadi gak ada di BPOM!" seru Nikita dengan emosi, memancing reaksi dari Reza Gladys.

Melihat ketegangan yang meningkat, Hakim Ketua memanggil kedua belah pihak ke depan meja hakim dan meminta klarifikasi.

"Tolong satu-satu yang bicara. Ini ada produk yang dibawa penasihat hukum, sudah dicek, ternyata tidak terdaftar. Tolong penuntut umum verifikasi kembali keabsahannya," tegas Hakim Ketua.

Jaksa Penuntut Umum diminta memastikan apakah benar produk yang dipermasalahkan tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM, sebagaimana diatur dalam regulasi kosmetik di Indonesia.

Dalam kesaksiannya, Reza Gladys juga kembali mengungkap kronologi penyerahan uang senilai Rp 4 miliar yang diberikan kepada Mail Syahputra, asisten pribadi Nikita Mirzani. Uang tersebut disebut sebagai upaya untuk "menyumpal mulut" Nikita, berdasarkan saran dari dokter Okky Pratama.

"Okky bilang, 'mulutnya harus disumpal pakai uang'," kata Reza dalam sidang sebelumnya.

Sidang ini merupakan lanjutan dari kasus dugaan pengancaman melalui sarana elektronik dan tindak pidana pencucian uang, yang didakwakan kepada Nikita dan asistennya, Mail Syahputra.

Keduanya dijerat dengan Pasal 45 ayat 10 huruf A dan Pasal 27B Ayat (2) UU ITE, serta Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU, yang dikaitkan dengan Pasal 55 Ayat (1) KUHP.*

(j006)