MEDAN – Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Kota Medan, Ody Anggia Batubara, angkat bicara terkait pembatalan konser band asal Inggris, Honne, yang dijadwalkan digelar di Hotel Santika, Medan pada Kamis, 31 Juli 2025.
Dalam keterangan resminya, Ody menegaskan bahwa Pemerintah Kota Medan tidak terlibat dalam keputusan pembatalan konser tersebut, melainkan keputusan tersebut berasal dari pihak penyelenggara acara.
"Saya ingin klarifikasi, bahwa yang membatalkan konser ini adalah panitia penyelenggara, bukan Pemerintah Kota Medan. Secara lisan, pihak Hotel Santika sudah memberi pemberitahuan kepada kami mengenai pembatalan tersebut," ujar Ody, Minggu (27/7/2025).
Baca Juga:
Pembatalan konser Honne pertama kali diumumkan melalui Instagram @hellohonne, yang menyebutkan bahwa keputusan tersebut diambil oleh pemerintah daerah.
Dalam pengumuman tersebut, Honne mengungkapkan rasa kecewa mereka atas pembatalan konser yang seharusnya menjadi pertunjukan spesial bagi penggemar di Medan.
Baca Juga:
"Kami benar-benar menantikan pertunjukan ini, namun sayangnya keputusan itu berada di luar tangan kami," tulis Honne.
Ody juga menjelaskan bahwa pembatalan konser tersebut terkait dengan surat yang dikirimkan oleh ormas Islam kepada Walikota Medan yang meminta agar acara tersebut ditinjau ulang.
Surat tersebut kemudian diteruskan kepada Dinas Pariwisata untuk ditindaklanjuti.
"Ormas Islam mengirimkan surat kepada Walikota Medan, yang kemudian diteruskan ke kami. Kami diminta untuk menerima surat tersebut dan mencari informasi lebih lanjut mengenai isu yang berkembang terkait konser ini," ungkap Ody.
Isu utama yang menjadi perdebatan adalah dugaan bahwa Honne mendukung kelompok LGBT, yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat dan agama.
Pihak Dinas Pariwisata Kota Medan berkoordinasi dengan pihak hotel untuk mendalami isu tersebut.
"Kami tidak melarang konser, tapi kami harus tetap waspada terhadap informasi yang berkembang," tambahnya.
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal