Heboh! Jerome Polin Ungkap Isi Chat Tawaran Jadi Buzzer Pro Pemerintah, Segini Harganya!

JAKARTA – Kreator konten sekaligus YouTuber ternama, Jerome Polin, mengungkap sebuah fakta mengejutkan melalui akun Instagram pribadinya.

Ia mempublikasikan tangkapan layar pesan dari sebuah agensi yang menawarinya kerja sama untuk membuat konten ajakan damai, yang dinilai berkaitan dengan upaya membangun citra positif pemerintah di tengah gelombang aksi protes yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Dalam unggahan tersebut, Jerome mengaku ditawari bayaran sebesar Rp150 juta untuk satu konten unggahan, asalkan memuat narasi positif yang menyerukan perdamaian di antara pemerintah, DPR, aparat keamanan, pengemudi ojek online, dan masyarakat luas.

Namun, konten tersebut juga diminta untuk tidak memuat kata-kata negatif, unsur SARA, serta tidak menyinggung isu sensitif lainnya.

"Nih aku spill, uang rakyat dipakai buat bayar buzzer per orang Rp150 juta. Satu post! Kalau dipakai buat naikin gaji guru, per orang Rp10 juta, udah bisa bikin 15 guru hidup sejahtera selama sebulan," tulis Jerome dalam unggahannya.

Lebih lanjut, Jerome menekankan pentingnya transparansi penggunaan dana publik, serta mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap arah kebijakan negara, terutama yang melibatkan uang rakyat.

"Jangan lengah, kita kawal terus. Kita berhak atas transparansi pemakaian uang pajak kita! Sudah saatnya kita peduli," tegasnya.

Dalam unggahannya, Jerome juga secara tegas menolak dan mengimbau para agensi maupun rekan sesama kreator (Key Opinion Leader/KOL) agar tidak terlibat dalam tawaran semacam itu.

"Aku mohon untuk kali ini jangan korbankan rakyat demi kepentingan kalian sendiri. Semua lagi susah. Kita berjuang bersama ya? Tolong," ujarnya.

Unggahan ini pun langsung menyita perhatian publik dan memicu diskusi hangat di media sosial mengenai etika dalam dunia digital, khususnya ketika menyangkut peran influencer dalam membentuk opini publik.

Sebagaimana diketahui, unjuk rasa telah berlangsung sejak Senin (25/08) sebagai bentuk penolakan terhadap rencana kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih.

Puncaknya terjadi pada Kamis (29/08) malam, ketika aksi demonstrasi berubah menjadi ricuh dan menyebabkan korban jiwa.