Wabup Asahan Tegas: Pengusaha Kayu Wajib Patuhi Aturan Tonase, Jaga Jalan Daerah
ASAHAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, menegaskan komitmen kuatnya dalam menjaga kelestarian infrastruktur jalan. Ia mengimbau para pengusa
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Kreator konten sekaligus YouTuber ternama, Jerome Polin, mengungkap sebuah fakta mengejutkan melalui akun Instagram pribadinya.
Ia mempublikasikan tangkapan layar pesan dari sebuah agensi yang menawarinya kerja sama untuk membuat konten ajakan damai, yang dinilai berkaitan dengan upaya membangun citra positif pemerintah di tengah gelombang aksi protes yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Dalam unggahan tersebut, Jerome mengaku ditawari bayaran sebesar Rp150 juta untuk satu konten unggahan, asalkan memuat narasi positif yang menyerukan perdamaian di antara pemerintah, DPR, aparat keamanan, pengemudi ojek online, dan masyarakat luas.
Namun, konten tersebut juga diminta untuk tidak memuat kata-kata negatif, unsur SARA, serta tidak menyinggung isu sensitif lainnya.
"Nih aku spill, uang rakyat dipakai buat bayar buzzer per orang Rp150 juta. Satu post! Kalau dipakai buat naikin gaji guru, per orang Rp10 juta, udah bisa bikin 15 guru hidup sejahtera selama sebulan," tulis Jerome dalam unggahannya.
Lebih lanjut, Jerome menekankan pentingnya transparansi penggunaan dana publik, serta mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap arah kebijakan negara, terutama yang melibatkan uang rakyat.
"Jangan lengah, kita kawal terus. Kita berhak atas transparansi pemakaian uang pajak kita! Sudah saatnya kita peduli," tegasnya.
Dalam unggahannya, Jerome juga secara tegas menolak dan mengimbau para agensi maupun rekan sesama kreator (Key Opinion Leader/KOL) agar tidak terlibat dalam tawaran semacam itu.
"Aku mohon untuk kali ini jangan korbankan rakyat demi kepentingan kalian sendiri. Semua lagi susah. Kita berjuang bersama ya? Tolong," ujarnya.
Unggahan ini pun langsung menyita perhatian publik dan memicu diskusi hangat di media sosial mengenai etika dalam dunia digital, khususnya ketika menyangkut peran influencer dalam membentuk opini publik.
Sebagaimana diketahui, unjuk rasa telah berlangsung sejak Senin (25/08) sebagai bentuk penolakan terhadap rencana kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih.
Puncaknya terjadi pada Kamis (29/08) malam, ketika aksi demonstrasi berubah menjadi ricuh dan menyebabkan korban jiwa.
Salah satu peristiwa paling tragis adalah meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, yang diduga terlindas kendaraan taktis milik Brimob saat terjadi kekacauan di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Senayan.
Pernyataan Jerome Polin menjadi salah satu suara publik yang menguatkan tuntutan agar pemerintah dan aparat negara lebih terbuka serta bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran negara, khususnya dalam konteks pengelolaan krisis dan komunikasi publik.*
(bb/a008)
ASAHAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, menegaskan komitmen kuatnya dalam menjaga kelestarian infrastruktur jalan. Ia mengimbau para pengusa
PEMERINTAHAN
BANTEN Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji mengunjungi wilayah adat Baduy di Kabupaten Lebak, Ba
NASIONAL
JAKATA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengklarifikasi polemik rencana penentuan status aktivis HAM oleh tim asesor yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam 23 tahun ke depan dinilai belum realistis tanpa tr
EKONOMI
JAKARTA Mantan istri komedian Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin, melaporkan balik asisten rumah tangganya berinisial HW ke Po
ENTERTAINMENT
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Belawan menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Aditya Ramdani dalam perkara peredaran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari meminta masyarakat tidak terjebak pada potongan pernyataan dalam p
NASIONAL
BATU BARA Masyarakat Kabupaten Batu Bara kini sedang menanggung beban ganda. Dua kebutuhan pokok vital, yakni gas Elpiji 3 kg dan minyak
EKONOMI
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh meminta Pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pembatasa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mengkaji penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat MinyaKita di te
EKONOMI