Kejati Sumut Mulai Usut Dugaan Korupsi KIP Kuliah di LLDikti Wilayah I, Masuk Tahap Pulbaket
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Kuasa hukum Vadel Badjideh, seorang yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani atas dugaan persetubuhan dan pemaksaan aborsi terhadap anak di bawah umur, mengajukan permohonan untuk mengkonfrontasi kliennya dengan Laura Meizani, putri sulung Nikita. Permohonan ini disampaikan setelah Vadel menjalani pemeriksaan klarifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan selama enam jam.
Nikita Mirzani melaporkan Vadel dengan dugaan pelanggaran serius, termasuk Pasal 76D dan Pasal 77 A juncto Pasal 45 A Undang-undang Perlindungan Anak, serta beberapa pasal lain dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Nikita merasa perlu melaporkan kasus ini untuk melindungi putrinya, Laura, yang terlibat dalam hubungan yang dituduhkan tersebut.
Mencari Kebenaran Melalui Konfrontasi
Salah satu kuasa hukum Vadel, Rahmat, menegaskan bahwa konfrontasi antara kliennya dan Laura sangat penting untuk mencari kebenaran. “Di dalam konfrontasi itu akan dicari tahu kebenarannya,” ungkap Rahmat di Polres Metro Jakarta Selatan. Ia juga menambahkan bahwa pihak-pihak terkait, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan penyidik, akan hadir selama proses tersebut untuk memastikan transparansi.
Rekan kuasa hukum lainnya, Razman Arif Nasution, berharap konfrontasi ini dapat mengungkap siapa yang benar dan siapa yang berbohong. “Silakan dicek siapa yang berbohong dan siapa yang tidak,” tegas Razman. Ia juga menyatakan keprihatinan bahwa tanpa konfrontasi, Vadel berpotensi mengalami kerugian yang lebih besar akibat tekanan publik dan media.
Kronologi Kejadian
Dari penjelasan Vadel saat klarifikasi, ia mengisahkan awal perkenalannya dengan Laura. Pertemuan mereka berujung pada situasi dramatis ketika Nikita berusaha menjemput Laura dari apartemen di Bintaro pada malam 18 September. Dalam usaha tersebut, Laura mengalami perlawanan dan bahkan mengamuk, yang menyebabkan beberapa orang harus menggendongnya ke dalam mobil.
Vadel, yang telah dituduh melakukan tindakan tidak senonoh, membantah segala tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak pernah ada hubungan intim antara dirinya dan Laura. “Gue sama Lolly (panggilan Laura) enggak pernah tidur bareng, tidak pernah berhubungan intim, dan tidak pernah menghamili apalagi menyuruh aborsi,” katanya dengan tegas. Ia mengklaim siap bertanggung jawab atas segala tuduhan yang diarahkan kepadanya.
Proses Hukum yang Berlanjut
Polisi saat ini tengah mendalami lebih lanjut kasus ini, sementara ketegangan antara Vadel dan pihak Nikita Mirzani semakin memanas. Ketiga pelaku yang terlibat dalam video yang viral telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Vadel, Laura, dan perekam video tersebut yang berinisial KS. Mereka dikenakan berbagai pasal terkait pornografi dan perlindungan anak.
Dengan berjalannya waktu, publik akan menunggu perkembangan lebih lanjut dari proses hukum ini, sembari berharap agar keadilan dapat ditegakkan dan fakta-fakta seputar kasus ini terungkap dengan jelas.(N/014)
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
OlehAbrilloga S.H, M.H.Tulisan opini yang disampaikan oleh Edi Irawan, ST, yang menyerang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitu
OPINI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asalusul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan lima poin perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) guna meminimalk
HUKUM DAN KRIMINAL