Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA –Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, diundang oleh Bareskrim Polri untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai sosok pengendali judi online di Indonesia yang disebut berinisial T. Undangan tersebut menandai langkah serius dari pihak kepolisian dalam menindaklanjuti isu sensitif terkait perjudian online yang diduga melibatkan tokoh-tokoh penting.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum menerima konfirmasi kehadiran Benny Rhamdani untuk menghadiri undangan klarifikasi tersebut. “Bareskrim belum terima konfirmasi. Yang jelas, kami menunggu yang bersangkutan untuk kita klarifikasi,” ujar Djuhandhani dalam keterangannya kepada awak media, Minggu (28/7/2024).
Klarifikasi ini dijadwalkan pada hari Senin (29/7) pukul 14.00 WIB. “Kami undang jam 14.00 WIB,” tambahnya. Proses klarifikasi ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang jelas terkait pernyataan Benny mengenai inisial T yang diduga sebagai pengendali utama judi online di Indonesia.
Menanggapi undangan dari Bareskrim, Benny Rhamdani telah memastikan akan memenuhi panggilan tersebut. Benny menyatakan bahwa dia telah menerima undangan klarifikasi dari Bareskrim pada Jumat (26/7) malam. “Hadir dong, hadir dong, diminta klarifikasi masa nggak hadir,” kata Benny dengan tegas saat diwawancarai, Sabtu (27/7). Ia juga mengonfirmasi bahwa dirinya akan hadir pada pagi hari, dengan perkiraan waktu antara pukul 10.00 hingga 12.00 WIB.
Benny berjanji akan menjelaskan secara detail peristiwa yang terjadi saat ia mengungkapkan informasi mengenai sosok berinisial T dalam rapat terbatas di Istana Negara. “Saya akan sampaikan peristiwa yang terjadi di Istana Negara saat saya menyampaikan itu di depan presiden, wakil presiden, ada panglima, ada Kapolri, ada menteri-menteri, dan kepala lembaga,” ujarnya.
Pernyataan Benny mengenai sosok pengendali judi online yang dikenal dengan inisial T telah menjadi perbincangan hangat. Pengendalian judi online merupakan isu yang sensitif, melibatkan berbagai pihak dan kemungkinan adanya pelanggaran hukum yang serius. Informasi ini menjadi perhatian khusus karena judi online sering kali dikaitkan dengan jaringan kriminal yang lebih besar, serta dampak negatif yang meluas bagi masyarakat.
Publik menaruh harapan besar agar klarifikasi ini dapat mengungkap fakta-fakta yang diperlukan untuk menangani kasus judi online di Indonesia secara efektif. Klarifikasi dari Benny diharapkan dapat membuka jalan bagi tindakan hukum yang tepat dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai struktur dan operasional perjudian online yang meresahkan.
(K/09)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL