Jumlah WNI yang Minta Pulang dari Kamboja Capai 2.493 Orang
JAKARTA Jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang melapor ke Kedutaan Besar RI di Phnom Penh, Kamboja, terus meningkat seiring upaya pemb
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG -Senin pagi yang seharusnya menjadi awal dari proses hukum Pegi Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung berubah menjadi panggung kekecewaan. Sidang praperadilan yang dijadwalkan untuk mengupas kasus yang menjeratnya ditunda hingga pekan depan, Senin (1/7/2024). Penundaan itu tidak terlepas dari absennya tim kuasa hukum dari Polda Jabar yang seharusnya menjadi pihak termohon dalam persidangan tersebut.
Rudi Irawan, ayah dari Pegi Setiawan, tampak terpukul dengan keputusan tersebut. “Yang pasti kecewa,” ujarnya kepada awak media yang hadir di PN Bandung. Rudi hadir sejak satu jam sebelum sidang dimulai, siap memantau jalannya proses hukum yang membelit anaknya. Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk bersaksi jika diperlukan di persidangan.
PENUNDAAN KARENA TIDAK HADIRNYA PIHAK TERMOHON
Toni RM, kuasa hukum Pegi Setiawan, mengungkapkan bahwa sidang ditunda karena tidak adanya kehadiran pihak Polda Jabar yang seharusnya menjadi termohon dalam praperadilan tersebut. “Kami ikuti prosedurnya dan tidak tahu alasan kenapa tidak datang. Padahal persiapan itu sudah dua minggu,” ujar Toni, mengekspresikan kebingungannya atas absennya pihak yang sangat penting dalam proses tersebut.
STRATEGI UNTUK MENGULUR WAKTU?
Menurut Toni, absennya pihak Polda Jabar bisa jadi merupakan strategi untuk memperpanjang waktu penanganan kasus. “Itu harapannya berkas yang sudah di jaksa dinyatakan lengkap, sehingga bisa lolos ke persidangan,” tandasnya dengan nada skeptis. Dia juga mengungkapkan langkah-langkah yang diambil pihaknya untuk mengantisipasi potensi penundaan sidang yang tidak perlu.
SINYAL KEHATI-HATIAN DARI KEJAKSAAN
Sinyal kehati-hatian dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk tidak terburu-buru menyatakan berkas lengkap menjadi sorotan dalam kasus ini. Hal ini mencerminkan ketegangan dan antisipasi akan kompleksitas persidangan yang akan datang. “Sinyal dari Bapak Kapolri saja, penyidik terdahulu saja, tidak mengedepankan scientific crime investigation,” jelas Toni, menyoroti tantangan dalam pendekatan ilmiah terhadap investigasi kejahatan.
PERSIAPAN UNTUK PERSIDANGAN POKOK
Meskipun sidang praperadilan ditunda, Toni dan timnya telah siap menghadapi tahap berikutnya. Mereka tetap optimis bahwa jika P21 (Penyidikan Selesai) dan praperadilan tidak membuahkan hasil, masih ada kesempatan untuk membela Pegi Setiawan di persidangan pokok perkara. “Siap-siap nanti di persidangan bertarung,” tegasnya.
KESIMPULAN
Penundaan sidang praperadilan Pegi Setiawan membawa cerita drama hukum yang mencerminkan ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat. Kekecewaan, spekulasi strategi hukum, dan sinyal kehati-hatian dari kejaksaan menambah warna dalam narasi kasus ini. Masyarakat pun diingatkan akan pentingnya proses hukum yang transparan dan efektif dalam menegakkan keadilan.
(N/014)
JAKARTA Jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang melapor ke Kedutaan Besar RI di Phnom Penh, Kamboja, terus meningkat seiring upaya pemb
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta aparat penegak hukum memeriksa sejumlah p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut aparat penegak hukum dapat menangkap ban
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menargetkan pembangunan puskesmas darurat di wilayah terdampak bencana di Sumatera selesai
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membantah anggapan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur mangkrak
NASIONAL
JAKARTA Tekateki pengelolaan Tambang Emas Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, mulai menemui titik terang. PT Agincourt Resourc
NASIONAL
KLUNGKUNG Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melaksanakan kegiatan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD s
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menorehkan prestasi gemilang di awal tahun 2026. Kanwil Kemenkum Bali berhasil menyabet P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Universitas Aufa Royhan menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih peringkat 4 Anugerah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
PENDIDIKAN
JAKARTA Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis pembaruan Peta Sumber
PERISTIWA