MEDAN -Kejaksaan Negeri Medan berencana untuk mengajukan upaya banding terhadap putusan hakim yang dianggap terlalu ringan bagi tiga anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Medan Timur yang didakwa melakukan penggelembungan suara. Ketiga terdakwa, yaitu Muhammad Rachwi Ritonga selaku ketua PPK, serta dua anggotanya Abdilla Syadzaly Barrah Hutasuhut (25 tahun) dan Junaidi Machmud (48 tahun), dihukum 3 bulan penjara dan denda Rp25 juta dengan subsider 1 bulan kurungan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh As’ad Rahim Lubis.
Putusan hakim tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp25 juta dengan subsider 4 bulan kurungan. Kepala Kejaksaan Negeri Medan, Muttaqin Harahap, menyatakan bahwa putusan hakim tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, pihak kejaksaan akan mengambil langkah hukum dengan mengajukan upaya banding terhadap putusan tersebut.
“Putusan hakim masih sangat jauh dengan keadilan masyarakat. Oleh karena itu, terhadap putusan yang baru dibacakan tadi, kami sudah mengambil sikap untuk mengajukan upaya hukum banding,” tegas Muttaqin Harahap dalam keterangan persnya.
Baca Juga:
Dengan upaya banding ini, Kejaksaan Negeri Medan berharap agar Pengadilan Tinggi (PT) Medan dapat lebih memperhatikan dan meneliti perkara ini secara mendalam, sehingga putusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.
“Harapan kita selaku penuntut umum, PT Medan memutuskan conform dengan tuntutan kita sebagai penuntut umum,” tambahnya.
Baca Juga:
Kasus ini menjadi sorotan publik karena keterlibatan anggota PPK dalam penggelembungan suara di Pemilu 2024, dan putusan hakim yang dianggap terlalu ringan oleh pihak kejaksaan. Langkah hukum ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat serta menegaskan bahwa pelanggaran dalam proses pemilihan umum tidak akan ditoleransi.
(N/014)
JAKARTA Kuasa hukum Lisa Rachmat, terdakwa kasus suap dalam perkara Gregorius Ronald Tannur, menilai langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Gelombang kritik terhadap revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menguat. Dalam Seminar Nasional bert
Hukum dan Kriminal
Oleh H. M. Yamin, SE, M. SiDI tengah dunia yang kian digerakkan oleh kepentingan material, gerakan Islam seperti Muhammadiyah tampil sebaga
Opini
MEDAN Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan di bawah Kantor Wilaya
Nasional
BATAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang terus menyelidiki insiden kebakaran tragis yang melanda kapal tanker MT Federal II saat
Peristiwa
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan situasi mengkhawatirka
Hukum dan Kriminal
MEDAN Tawuran antarkelompok kembali pecah di kawasan Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dalam insiden yang
Peristiwa
PADANGSIDIMPUAN Kabar yang menyebut Ketua DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel) Rahmat Nasution dan mantan Bupati Tapsel Syahrul M. Pasaribu di
Politik
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada praktik korupsi dalam pengelolaan haji tahun 2025 di bawah kepem
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang di plat
Ekonomi