KALBAR -Warga Negara Asing (WNA) dari China, dengan inisial YH, dan komplotannya telah terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal bawah tanah komoditas emas di wilayah Ketapang, Kalimantan Barat. Menurut Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM, Sunindyo Suryo Herdadi, kegiatan ilegal tersebut telah mengakibatkan lubang tambang mencapai 1.648,3 meter.
Ditjen Minerba sedang menyelidiki terowongan pada lokasi tambang emas tersebut untuk mengetahui jumlah konsentrat yang telah dilakukan oleh YH dan kelompoknya, yang saat ini sudah dijadikan tersangka. “Terkait kerugian negara masih didalami penyidik terhadap tersangka YH dan berkonsultasi dengan lembaga yang kompeten untuk melakukan perhitungan terhadap kerugian negara,” ujar Sunindyo.
Modus operandi pelaku melibatkan memanfaatkan lubang tambang atau terowongan pada wilayah tambang yang berizin untuk dilakukan pemeliharaan, namun malah dimanfaatkan untuk penambangan ilegal. “Hasil kejahatan tersebut kemudian dipurnakan dan dijual dalam bentuk ore (bijih) atau bullion emas,” ungkap Sunindyo.
Baca Juga:
Sunindyo menegaskan bahwa YH melakukan penambangan tanpa izin, melanggar Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, dengan ancaman hukuman kurungan selama 5 tahun dan denda maksimal Rp 100 miliar. Peralatan yang ditemukan di lokasi tambang ilegal termasuk alat ketok atau labelling, saringan emas, cetakan emas, dan induction smelting, serta alat berat seperti lower loader dan dump truck listrik.
Pemerintah sedang memproses tindakan terkait penambangan ilegal ini, meskipun kerugian negara masih dalam perhitungan. “Sekarang sedang ditindaklanjuti. Nanti kita tunggu saja prosesnya seperti apa,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif.
Baca Juga:
Sementara itu, Menteri ESDM juga menyebutkan bahwa kerugian negara akibat penambangan ilegal tersebut masih dalam perhitungan. “Kerugian negara akibat kegiatan tambang ilegal ini masih dalam perhitungan dari lembaga terkait yang memiliki kompetensi untuk menghitung kerugian negara,” tandasnya.
Penambangan ilegal ini mengungkapkan permasalahan serius dalam pengelolaan sumber daya alam negara. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang tegas dan efisien serta pengawasan yang ketat terhadap industri pertambangan menjadi krusial untuk melindungi kekayaan alam Indonesia.
(N/014)
PADANGSIDIMPUAN Kabar yang menyebut Ketua DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel) Rahmat Nasution dan mantan Bupati Tapsel Syahrul M. Pasaribu di
Politik
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada praktik korupsi dalam pengelolaan haji tahun 2025 di bawah kepem
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang di plat
Ekonomi
BANGKOK Ribuan pengunjuk rasa kembali memadati jalanjalan utama di ibu kota Thailand, Bangkok, pada Sabtu (28/6/2025), menuntut pengundura
Internasional
JAKARTA Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Sarmuji, menyatakan bahwa banyak pihak mempertanyakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang m
Politik
Buton Utara, Sulawesi Tenggara Kapal TB Iska 1165 dilaporkan karam usai dihantam gelombang tinggi di Perairan Tanjung Goram, Desa Lantag
Peristiwa
JAKARTA Pemerintah tengah memfinalisasi aturan baru mengenai sistem pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap pelaku usaha di platform
Ekonomi
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menghebohkan publik. Enam orang diamankan dala
Hukum dan Kriminal
CILEGON Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Budi Prajogo, menjadi sorotan publik usai beredarnya sebuah m
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menegaskan bahwa pengalihan arus lalu lintas di kawasan Monas, Jakarta Pusat, dalam rangka
Nasional