Rico Waas Temukan Kendaraan Dinas Pemko Medan Nunggak Pajak, Ada yang Tanpa Pelat dan Spion
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota Medan belum membayar pajak. Sebagian k
PEMERINTAHAN
JAKARTA -Persidangan mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL), terus menjadi sorotan publik seiring dengan munculnya temuan-temuan mencengangkan. Salah satu temuan yang menarik perhatian adalah terkait permintaan pembayaran terapi stem cell senilai Rp 200 juta untuk anak SYL, Indira Chunda Thita.
Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta pada Rabu (15/5/2024), jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginterogasi mantan Sesditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), Bambang Pamuji, sebagai saksi. Jaksa KPK menanyakan mengenai permintaan pembayaran terapi stem cell senilai Rp 200 juta tersebut.
“Kalau pembayaran stem cell, apa nih sampai Rp 200 juta, saudara tahu?” tanya jaksa KPK kepada Bambang Pamuji.
“Setahu saya Pak itu memang dari Bu Thita,” jawab Bambang sebagai saksi.
Thita, yang merupakan anak SYL dan anggota DPR RI fraksi NasDem, adalah pihak yang meminta pembayaran stem cell tersebut. Bambang menjelaskan bahwa permintaan tersebut disampaikan oleh mantan ajudan SYL, Panji.
“Bu Thita juga, untuk apa ini, stem cell apa nih, Bu Thita? Apa itu stem cell? Ini dari siapa permintaannya?” tanya jaksa kepada Bambang.
“Kalau saya tidak salah dari Pak Panji,” jawab Bambang.
Selain permintaan pembayaran terapi stem cell, Bambang juga mengungkapkan adanya permintaan lain yang terkait dengan kepentingan Thita, yakni pembelian sound system senilai Rp 21 juta.
Persidangan ini terus menjadi sorotan publik karena mengungkap berbagai temuan mencengangkan terkait dugaan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Kementerian Pertanian. Dengan berlanjutnya proses persidangan, diharapkan akan terungkap lebih banyak informasi yang memperjelas kasus ini dan memastikan keadilan dijalankan secara adil dan transparan.
(N/014)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota Medan belum membayar pajak. Sebagian k
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemilik Travel Haji dan Umrah Maslahatul Ummah Internasional, Syihabul Mutaqin, mengungkap percakapan WhatsApp dengan mantan sta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid unt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Akademisi sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menilai koperasi dapat menjadi gerakan ekonomi
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 20
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan atas gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan praktik joki untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi di sejumlah perguruan tingg
PENDIDIKAN
JAKARTA Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie membantah klaim Denny Indrayana yang menyebut Gibran R
POLITIK
BINJAI Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Binjai, Senin, 5 Oktober 2026. Mereka mendesak Pemerintah K
NASIONAL
MEDAN DPRD Kota Medan menyoroti anggaran belanja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan yang mencapai lebih dari Rp1,2 triliun dalam Rancan
KESEHATAN