AHY Pastikan Sekolah Rakyat di Medan Siap Beroperasi Pertengahan Juli 2026
MEDAN Pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Jalan Flamboyan Raya II, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota M
PENDIDIKAN
DELISERDANG-Sebuah guncangan besar kembali melanda Indonesia, kali ini mencuat dari kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan uang APBD senilai 800 miliar yang diduga raib, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipanggil untuk segera menyelidiki kasus ini yang mengejutkan banyak pihak.
Skandal korupsi ini memunculkan dugaan kuat terhadap beberapa oknum anggota DPRD Deli Serdang yang diduga memiliki keterlibatan dalam pencurian ini. Mereka disebut-sebut telah berupaya menutupi kebobrokan ini demi kepentingan pribadi, dengan meredam informasi serta mungkin mendapatkan bagian dari uang yang raib.
Kehilangan dana APBD Deli Serdang sejak tahun 2023 telah menarik perhatian publik, terutama dengan banyaknya proyek yang tidak terbayar kepada para rekanan, yang pada akhirnya memicu gelombang protes yang berulang kali. Informasi dari sumber terpercaya mengindikasikan bahwa pencurian ini melibatkan pejabat di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, yang diduga menggunakan uang tersebut untuk kepentingan politik seperti modal pencalonan bupati dan kepentingan lainnya.
Reputasi Deli Serdang pun tercoreng luas oleh skandal ini, dengan LSM dan masyarakat setempat merasa kecewa dan marah atas tindakan korupsi yang merugikan negara dan rakyat. Meskipun anggota DPRD Deli Serdang berusaha menutupi kebobrokan ini, namun beberapa di antara mereka mulai tersingkap kasusnya.
Walau anggota banggar DPRD Deli Serdang membantah adanya pencurian uang APBD, namun kejanggalan terkait kekosongan anggaran telah mencuat ke permukaan. LSM Lingkar Indonesia bahkan mencium adanya permainan tingkat tinggi dalam kasus ini, dan mendesak KPK untuk segera mengusutnya.
Korupsi senilai 800 miliar ini bukanlah masalah sepele, melainkan merupakan bukti nyata dari korupsi yang merajalela dan merusak negara. Dana yang hilang diduga digunakan untuk kepentingan politik seperti pencalonan dan pemilihan kepala daerah, yang mengorbankan kepentingan rakyat demi keuntungan segelintir oknum.
Kita berharap KPK dapat segera bertindak tegas untuk menyelidiki dan mengungkap kasus ini, demi keadilan dan perlindungan terhadap uang rakyat yang telah dirampok oleh para perusak negara yang menyamar sebagai pejabat. Skandal ini harus menjadi peringatan bagi semua pihak bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi, dan pelakunya harus diadili sesuai hukum yang berlaku.
(ANDIKA)
MEDAN Pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Jalan Flamboyan Raya II, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota M
PENDIDIKAN
LANGKAT Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria memikul mesin outdoor AC sambil berjalan kaki sejauh sekitar dua kilometer viral d
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menjajaki kerja sama strategis dengan PT Rumah Tani Nusantara (RTN) guna memp
EKONOMI
JAKARTA Rencana pelibatan sekitar 1.000 taruna Akademi Militer (Akmil) dalam masa orientasi Program Sekolah Rakyat mendapat perhatian da
NASIONAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengaku telah mengembalikan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, meminta aparat keamanan meningkatkan langkah pengamanan di Papua secara terukur menyu
NASIONAL
JAKARTA Praktisi agraria sekaligus mantan pejabat senior Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dr. Bud
NASIONAL
KEPULAUAN SERIBU PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) kembali menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan dengan melakukan rehab
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh menerima penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan Yayasan Lembaga Bantuan HukumKeadilan Indonesia (YLBH
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meninjau langsung progres pembang
PENDIDIKAN