JAKARTA –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penyitaan uang senilai Rp 476,9 miliar yang terkait dengan kasus korupsi mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Penyitaan ini dilakukan pada Jumat, 10 Januari 2025, dari sejumlah pihak yang terkait dengan perkara tersebut.
Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, dalam keterangannya pada Selasa (14/1), menyatakan bahwa uang yang disita berasal dari tindak pidana yang terkait dengan kasus yang sedang disidik. “KPK akan terus berupaya semaksimal mungkin mengembangkan perkara yang sedang disidik dan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap para pihak yang patut untuk dimintakan pertanggungjawabannya,” ujar Tessa.
Penyitaan uang tersebut melibatkan berbagai mata uang, dengan rincian sebagai berikut:
Mata uang Rupiah: Rp 350.865.006.126,78, disita dari 36 rekening yang terdaftar atas nama tersangka dan pihak terkait lainnya. Mata uang Dollar Amerika (USD): USD 6.284.712,77 (setara dengan Rp 102.280.591.284,34), disita dari 15 rekening. Mata uang Dollar Singapura (SGD): SGD 2.005.082,00 (setara dengan Rp 23.828.354.386,36), disita dari 1 rekening.Jika dihitung totalnya, uang yang disita mencapai Rp 476.973.951.797,48 atau sekitar Rp 476,9 miliar.
Rita Widyasari sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi yang terjadi pada 2017. Pada 2018, dia divonis 10 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan serta pencabutan hak politik selama 5 tahun. Rita terbukti menerima gratifikasi Rp 110 miliar terkait perizinan proyek di Kutai Kartanegara.
Meski berusaha mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK), upaya Rita kandas setelah Mahkamah Agung menolak permohonannya pada 2021. Rita saat ini menjalani masa hukuman di Lapas Pondok Bambu.
Selain kasus gratifikasi, Rita juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). KPK mengungkap bahwa Rita menerima gratifikasi dalam bentuk mata uang dolar Amerika dari pengusaha tambang, dengan nilai USD 5 per metrik ton batu bara yang diekspor.
(N/014)
DELI SERDANG Puluhan keluarga di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terancam kehilangan tem
Hukum dan Kriminal
BANDAR LAMPUNG Di balik ambisi Indonesia membangun ketahanan energi lewat proyek 35.000 MW, terselip ancaman serius bagi kesehatan dan l
Nasional
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan dalam survei Riset Lingkaran Str
Politik
PADANGSIDIMPUAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPD BKPRMI) Kota Padangsidimpuan, Haji Muha
Peristiwa
LUBUK PAKAM Wakil Bupati (Wabup) Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, menegaskan pentingnya profesionalisme, kedisiplinan, dan kesiapsiagaa
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang siap mempercepat pembangunan infrastruktur daerah melalui program Karya Bakti TN
Pemerintahan
DENPASAR Ketua Tim Penggerak (TP) Posyandu Provinsi Bali, Putri Suastini Koster, menegaskan pentingnya peran kader posyandu dalam melaku
Pemerintahan
JAKARTA Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau masyarakat untuk segera melakukan aktivasi akun waj
Pemerintahan
RIAU Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) resmi merealisasikan program edukatif bertajuk SMSI Goes to
Pendidikan
JAWA BARAT Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, meminta pemerintah pusat secara transparan mengumumkan daerahdaerah yang penyerapa
Politik
