MOJOKERTO -Kepercayaan sebagian masyarakat terhadap penawaran tanah kaveling sebagai investasi terkadang dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. Salah satu contohnya adalah kasus yang baru-baru ini terungkap di Mojokerto, di mana seorang oknum PNS berinisial Fauzi Alwi (49) diduga menipu 4 pembeli tanah kaveling dengan kerugian mencapai Rp 203 juta.
Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih jeli dan waspada dalam membeli tanah kaveling atau properti lainnya. Polres Mojokerto telah berhasil mengungkap modus operandi Fauzi Alwi yang menjual tanah kaveling dengan janji-janji palsu melalui media sosial, khususnya Facebook.
Fauzi Alwi menjalankan proyek penjualan tanah kaveling di Dusun Kedawung, Desa Gemekkan, Kecamatan Sooko, dengan proyek bernama Bumi Kedawung Asri. Dalam promosinya, Fauzi menjanjikan pembeli Akta Jual Beli (AJB) gratis dan Sertifikat Hak Milik (SHM) akan diterbitkan dalam waktu 6 bulan setelah pembayaran.
Baca Juga:
Terduga korban, tergiur dengan promosi tersebut, datang membeli tanah kaveling di rumah Fauzi. Namun, setelah dua tahun berlalu, para korban tidak menerima SHM sesuai dengan janji Fauzi. Penelusuran polisi menemukan bahwa tanah yang dijual oleh Fauzi ternyata masih dimiliki oleh orang lain.
Ahmad Habibi, pemilik tanah, menolak penjualan karena Fauzi hanya membayar uang muka sebagian kecil dari total harga tanah. Kerugian yang diderita para korban mencapai Rp 203 juta, membuat mereka melaporkan kasus ini ke Polres Mojokerto.
Baca Juga:
Fauzi Alwi ditahan dan dijerat dengan pasal 378 KUHP atau pasal 137 junto pasal 54 UU RI nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman. Polisi mengingatkan masyarakat untuk selalu melakukan pengecekan status tanah dan memverifikasi informasi kepada pihak desa dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebelum melakukan pembelian properti.
(K/09)
MEDAN Kasus pencurian motor kembali terjadi di Kota Medan, yang semakin marak meskipun pihak Kepolisian telah melakukan patroli dan pena
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa penyebaran berita bohong atau hoaks melalui media digital hanya dapat diproses hukum jika
Hukum dan Kriminal
MERAUKE Kejaksaan Negeri (Kejari) Merauke menetapkan dan menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Santa Mari
Hukum dan Kriminal
JEMBER Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenkopo
Nasional
MANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencan
Pemerintahan
MANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, secara resmi melantik dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) kep
Pemerintahan
SURABAYA Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil menangkap tiga pelaku penyebaran video hoaks dan deepfake berbasis kecerdasan buatan (AI) ya
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) terus mendalami dugaan korupsi dana stunting di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dengan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah akan mulai menerapkan kurikulum baru yang memasukkan pelajaran coding dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI)
Pendidikan
PEKANBARU Mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Pe
Hukum dan Kriminal
