
Puan Maharani Soroti 7 PMI Sumut Tewas di Kamboja: Jangan Tunggu Viral Baru Negara Bertindak!
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
Nasional
JAKARTA -Tawuran antarpemuda yang kembali mengguncang kawasan Bassura, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, menimbulkan kekhawatiran akan keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Pagi tadi, suasana di sekitar Bassura tercoreng oleh aksi saling lempar batu dan petasan antara dua kelompok pemuda yang terlibat dalam insiden tawuran tersebut. Kombes Nicolas Ary Lilipaly, dalam sikap tegasnya, menegaskan bahwa kepolisian tidak akan mengambil remeh pelaku tawuran, terutama yang menggunakan alasan sepele seperti ‘menjaga kampung’.
Dalam sebuah pertemuan dengan warga dan pemuda setempat, Nicolas mengingatkan akan seriusnya penindakan terhadap tawuran. Menurutnya, pelaku yang tertangkap akan segera ditahan dan diuji urine, sambil menekankan bahwa alasan klasik seperti ‘menjaga kampung’ tidak akan menjadi pembenaran atas tindakan kriminal tersebut. Ancaman hukuman yang dihadapi para pelaku tawuran juga tidak main-main, dengan Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara hingga 7 tahun.
Dalam usahanya untuk meredakan ketegangan dan mendorong perdamaian, pertemuan tersebut juga diakhiri dengan pembacaan deklarasi damai oleh para pemuda dan warga setempat. Deklarasi tersebut menyatakan penolakan terhadap segala bentuk tawuran, anarkisme, vandalisme, serta komitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban di kampung mereka. Mereka juga siap menerima konsekuensi apabila melanggar kesepakatan tersebut, dengan menjadi duta anti-tawuran dan menerima pemutusan ‘Kartu Jakarta Pintar’ dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kesepakatan damai ini diharapkan dapat menjadi pijakan untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, nyaman, dan harmonis bagi seluruh warga di kawasan Bassura. Namun, tantangan nyata masih dihadapi dalam mengimplementasikan kesepakatan tersebut, dan kerjasama antara masyarakat, kepolisian, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menjaga ketertiban dan mewujudkan perdamaian di wilayah tersebut. Dengan langkah-langkah konkret dan kesadaran bersama, diharapkan tawuran antarpemuda seperti ini dapat diminimalisir dan akhirnya dihilangkan dari keseharian masyarakat.
(K/09)
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
NasionalMEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan KriminalJAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
NasionalJAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
EkonomiMEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
NasionalMEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan KriminalJAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
PendidikanJAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan KriminalSIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
PemerintahanTERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional