Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA – Skandal pelecehan seksual yang melibatkan Rektor Universitas Pancasila telah mencuat dan menimbulkan kehebohan di berbagai kalangan. Pelaporan kasus ini ke Polda Metro Jaya serta intervensi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendibudristek RI) menambah kompleksitas kasus ini.
Menanggapi laporan tersebut, Kementerian melakukan tindak lanjut sesuai dengan Permendikbudristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Mereka berkomitmen untuk melakukan investigasi bersama-sama dengan stakeholder terkait guna mengungkap kebenaran di balik tuduhan tersebut.
Sementara itu, pihak Rektor Universitas Pancasila membantah keras tuduhan pelecehan yang dilaporkan oleh bawahannya. Mereka mengklaim bahwa laporan tersebut adalah fiktif dan menegaskan bahwa mereka akan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.
Raden, juru bicara rektorat, menyampaikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk melaporkan ke polisi, namun ia menegaskan bahwa laporan yang diduga fiktif akan memiliki konsekuensi hukum. Meskipun demikian, pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mempercayakan kepada keprofesionalan pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan.
Kasus ini tidak hanya mencuatkan isu pelecehan seksual, tetapi juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap korban serta keadilan dalam penegakan hukum. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
(FZ/011)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL