
Presiden Teken PP Justice Collaborator, LPSK: Kunci Bongkar Kejahatan Terorganisir
JAKARTA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyambut positif diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tent
Hukum dan Kriminal
Jakarta, 21 Februari 2024– Mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie, memberikan pandangannya terkait sanksi pencopotan posisi Ketua MK yang dijatuhkan kepada Anwar Usman. Jimly meminta Anwar untuk bersikap sebagai seorang negarawan dan menerima keputusan tersebut dengan legowo.
Menurut Jimly, langkah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh Anwar untuk merebut kembali kursi Ketua MK bukanlah pilihan yang bijak. Pemilihan ketua MK, diakui Jimly, merupakan proses internal di antara hakim konstitusi dan bukan objek yang dapat diadili oleh PTUN.
“Daripada membuat keputusan yang mempermalukan diri sendiri, seorang negarawan seharusnya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya,” tegas Jimly dalam pernyataannya di kantor MUI, Jakarta.
Baca Juga:
Jimly mengingatkan potensi konflik kepentingan yang dapat timbul jika Anwar terus mempertahankan posisinya dalam menghadapi sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. “Bayangkan kubu 01 dan kubu 03 mau mempersoalkan ke MK semuanya, kalau ketuanya masih Anwar Usman mau bagaimana?” tambahnya.
Anwar Usman, yang juga diketahui sebagai paman dari calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming, dinilai melanggar kode etik berat. Hal ini terkait perannya dalam meloloskan aturan yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres guna memuluskan jalan bagi ponakannya itu.
Baca Juga:
“Putusan MKMK sudah menjadi solusi yang perlu diterima, meskipun mungkin tidak enak bagi pribadi tertentu,” ungkap Jimly. Ia menilai bahwa pencopotan Anwar dari posisi Ketua MK serta larangan terlibat dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 adalah langkah tepat untuk menghindari potensi konflik kepentingan.
Meskipun memahami ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan oleh Anwar, Jimly menegaskan bahwa mengajukan gugatan ke PTUN bukanlah langkah yang tepat. “Putusan MKMK terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang bisa diadili oleh PTUN. Jadi daripada bikin runyam, saya berharap para hakim tidak membuat keputusan yang mempermalukan diri sendiri,” tambahnya.
Sebelumnya, Anwar Usman telah mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta pada 24 November 2023, meminta agar pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK dibatalkan. Anwar juga meminta agar Suhartoyo mencabut keputusan MK yang mencopotnya, merehabilitasi nama baik, memulihkan kedudukannya, dan membayar biaya perkara.
Penegasan Jimly Asshiddiqie ini menciptakan nuansa tegang dalam dinamika politik dan hukum tanah air, sementara publik menantikan perkembangan lanjutan terkait kepemimpinan Mahkamah Konstitusi dan pengaruhnya terhadap penanganan sengketa Pilpres 2024.
(KRISNA)
JAKARTA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyambut positif diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tent
Hukum dan KriminalBANDA ACEH Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia terus mendorong pendekatan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian
Hukum dan KriminalJAKARTA Timnas Wanita Indonesia akan memulai perjuangannya di ajang Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 yang akan digelar pada akhir Juni
OlahragaJAKARTA Di tengah gelombang adopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) yang semakin pesat, sekadar mengetahui cara menggunakan ChatGPT atau a
Sains & TeknologiMEDAN Pemerintah Kota Medan resmi membuka lelang terbuka untuk empat jabatan eselon II. Pengumuman tersebut disampaikan melalui surat be
PemerintahanTAPTENG Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Medan dibuat berang dalam persidangan kasus korupsi Dana Desa Aek R
Hukum dan KriminalTAPSEL Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi jabatan dalam tubuh Polri. Salah satu yang mengalami pergantian adalah j
NasionalJAKARTA Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke79 pada 1 Juli 2025, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Moh Mukri menyampaikan ha
NasionalJAKARTA Kapal perang milik Angkatan Laut Kerajaan Inggris, His Majestys Ship (HMS) Richmond, resmi bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, J
NasionalJATIM Website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur mengalami peretasan pada Rabu (25/6/2025). Dalam insiden terse
Nasional