JAKARTA -Ketegangan di lingkungan Mahkamah Konstitusi (MK) semakin memanas dengan proses hukum yang melibatkan Ketua MK, Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Anwar Usman. Hari ini, Rabu (21/2), menjadi momen penting karena Ketua MK dijadwalkan untuk memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan Anwar Usman terkait jabatan Ketua MK. Namun, dalam pengaturan yang tidak biasa, Suhartoyo tidak akan hadir secara langsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, melainkan melalui kuasa hukumnya.
Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa Suhartoyo tidak akan datang langsung karena telah memberikan kuasa kepada pengacaranya. Ini merupakan langkah yang tidak lazim dalam proses hukum di lingkungan MK. Jawaban dari pihak Suhartoyo dijadwalkan akan disampaikan melalui kuasa hukumnya.
Juru Bicara MK, Fajar Laksono, memastikan bahwa dokumen jawaban dari pihak Suhartoyo akan diunggah ke SIPP PTUN Jakarta dalam sidang yang dilakukan secara online. Ini menunjukkan bahwa proses hukum berlangsung sesuai dengan ketentuan pengadilan yang sedang berlaku.
Baca Juga:
Gugatan yang diajukan Anwar Usman ke PTUN Jakarta pada November 2023 memiliki latar belakang yang kompleks. Anwar meminta pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK untuk dibatalkan dan menginginkan kembali menduduki jabatan tersebut. Dia memohon kepada PTUN untuk menunda pelaksanaan keputusan MK terkait pengangkatan Suhartoyo hingga proses hukum selesai dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kasus ini menyoroti dinamika internal Mahkamah Konstitusi dan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan dalam institusi peradilan.
Baca Juga:
(K/09)
DENPASAR Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur dan Bali International Hospital (BI
Ekonomi
MEDAN Kabar bahagia datang dari keluarga besar mantan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi. Pada Rabu, 25 Juni 2025, Edy mengumumkan k
Nasional
LANGKAT Wakil Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, dirinya diduga menggunakan ijazah palsu saa
Hukum dan Kriminal
SIBOLGA Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke79 Tahun 2025, Kepolisian Resor (Polres) Sibolga menunjukkan kepedulian sosial den
Nasional
PADANGSIMPUAN Persoalan penanganan sampah di Kota Padangsidimpuan kembali menjadi sorotan publik. Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Ha
Pemerintahan
TEHERAN Iran kembali mencuri perhatian dunia dengan gebrakan terbarunya di sektor pertahanan. Negeri para mullah itu meluncurkan kendara
Internasional
MEDAN Dugaan korupsi kembali mencuat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Proyek revitalisasi Komplek Stadion Kebun Bunga yang b
Pemerintahan
MEDAN Tiga Warga Negara Indonesia (WNI) asal Sumatera Utara berhasil dievakuasi dan dipulangkan ke Tanah Air dari Iran menyusul situasi k
Nasional
JAKARTA Nilai tukar rupiah ditutup menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu (25/6/2025). Rupiah tercatat naik 89
Ekonomi
JAKARTA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyambut positif diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tent
Hukum dan Kriminal
