MADINA – Upaya penertiban tambang emas ilegal di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, berujung ketegangan.
Tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Utara diadang sekelompok orang tak dikenal saat menyita dua unit ekskavator yang diduga digunakan untuk aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Senin, 2 Maret 2026.
Operasi digelar sekitar pukul 06.00 WIB di kawasan Hutan Produksi Terbatas wilayah KPH 8, Kecamatan Siabu.Baca Juga:
Dua alat berat itu ditemukan di area yang diduga menjadi lokasi pengerukan emas ilegal di Desa Muara Batang Angkola dan Huta Godang Muda.
Saat proses pengamanan berlangsung, sekitar 12 pria berpakaian preman disebut berupaya menghalangi petugas. Mereka mencoba merebut kembali ekskavator yang telah diamankan agar tidak dibawa ke markas kepolisian.
Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Ferry Walintukan, membenarkan adanya penghadangan tersebut.
Namun, ia belum merinci identitas maupun latar belakang kelompok yang melakukan intervensi.
"Infonya yang saya dapat, ada yang berusaha mengambil alat berat yang sudah diamankan," ujar Ferry di Medan, Senin, 2 Maret 2026.
Aktivitas Meluas
Berdasarkan informasi di lapangan, aktivitas tambang emas ilegal di kawasan tersebut telah berlangsung sekitar tiga pekan.
Pada awalnya, jumlah alat berat yang beroperasi diperkirakan lima unit. Namun dalam perkembangannya, jumlahnya meningkat hingga belasan unit.
Pengerukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas itu memicu kekhawatiran akan kerusakan ekosistem permanen, termasuk potensi longsor dan pencemaran aliran sungai.
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
