Praperadilan Ditolak, Kadis Samosir Resmi Tersangka Korupsi Bantuan Bencana Rp 1,5 Miliar
SAMOSIR, SUMUT Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Samosir, Fitri Agust KaroKaro, resmi berstatus tersangka dala
HUKUM DAN KRIMINAL
Deli Serdang – Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam kembali menjadi sorotan akibat dugaan praktik mafia tanah yang melibatkan eksekusi perkara perdata Nomor 596/Pdt.G/2024/PN.Lbp yang masih dalam proses persidangan. Eksekusi yang direncanakan pada 9 Januari 2025 diduga melibatkan kerjasama dengan pihak kepolisian Polresta Deli Serdang bagian intelijen.
Pada 8 Januari 2025, terlihat pertemuan antara Kasat Intel Polresta Deli Serdang Kompol Syahrial Efendi Siregar bersama anggotanya dalam mediasi di pengadilan, namun penggugat dilarang masuk oleh oknum polisi, menimbulkan kejanggalan. Sumber yang meminta namanya tidak disebutkan menduga eksekusi ini didorong oleh suap besar yang membuat proses hukum dilanggar.
Humas PN Lubuk Pakam, Hendrik Nainggolan, membenarkan bahwa eksekusi dapat dilakukan meskipun perkara belum inkracht, dengan uang konsinyasi yang disetorkan ke pengadilan. Namun, ia tidak mengetahui adanya pemberian uang terkait eksekusi yang melibatkan UINSU.
Ketua Tim Pengacara Sultan Negeri Serdang, Dr. Ibnu Affan SH M.Hum, menegaskan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tanah yang akan dieksekusi berada di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, dengan luas sekitar 102 hektar, dan masih dalam proses persidangan.
Meski demikian, eksekusi sudah dijadwalkan sesuai surat pemberitahuan dari Ketua PN Lubuk Pakam. Ibnu Affan juga mengungkapkan bahwa tanah yang dikuasai oleh kliennya berdasarkan kesepakatan dengan Sultan Negeri Serdang, dengan sejarah penguasaan tanah adat Kesultanan Negeri Serdang yang telah disewakan kepada perusahaan perkebunan Hindia Belanda, yang setelah kemerdekaan menjadi objek nasionalisasi.
Kini, tanah tersebut dianggap sah dikuasai oleh Sultan Negeri Serdang. Pihak pengacara telah mengirimkan surat kepada Ketua PN Lubuk Pakam untuk menghentikan pelaksanaan eksekusi, dengan tembusan disampaikan ke instansi terkait, termasuk Ketua Mahkamah Agung dan Kapolri.
(christie)
SAMOSIR, SUMUT Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Samosir, Fitri Agust KaroKaro, resmi berstatus tersangka dala
HUKUM DAN KRIMINAL
JEMBER, JAWA TIMUR Dugaan sengketa batas lahan di Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Jember, berujung tragedi. Sumarsono (53), warga se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel untuk lebih fokus me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Dunia bukan bertujuan untuk mengir
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menekankan pentingnya penyusunan Rancangan UndangUndang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim seba
POLITIK
JAKARTA Pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korups
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menaruh harapan besar kepada Thomas A.M. Djiwandono yang resmi terpilih sebagai Deputi Gub
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menelisik kasus korupsi kuota haji tahun 20232024. Hari ini, Senin (26/1/2026), KPK
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Academi Mabes tampil dominan dan meraih kemenangan telak 70 atas Guba Gunung Barigin FC Madina dalam laga Turnamen Pedu
OLAHRAGA
TAPANULI SELATAN Kepolisian Resor Tapanuli Selatan menangkap seorang pria berusia 73 tahun berinisial MHR, warga Kelurahan Pintu Padang,
HUKUM DAN KRIMINAL