Deli Serdang – Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam kembali menjadi sorotan akibat dugaan praktik mafia tanah yang melibatkan eksekusi perkara perdata Nomor 596/Pdt.G/2024/PN.Lbp yang masih dalam proses persidangan. Eksekusi yang direncanakan pada 9 Januari 2025 diduga melibatkan kerjasama dengan pihak kepolisian Polresta Deli Serdang bagian intelijen.
Pada 8 Januari 2025, terlihat pertemuan antara Kasat Intel Polresta Deli Serdang Kompol Syahrial Efendi Siregar bersama anggotanya dalam mediasi di pengadilan, namun penggugat dilarang masuk oleh oknum polisi, menimbulkan kejanggalan. Sumber yang meminta namanya tidak disebutkan menduga eksekusi ini didorong oleh suap besar yang membuat proses hukum dilanggar.
Humas PN Lubuk Pakam, Hendrik Nainggolan, membenarkan bahwa eksekusi dapat dilakukan meskipun perkara belum inkracht, dengan uang konsinyasi yang disetorkan ke pengadilan. Namun, ia tidak mengetahui adanya pemberian uang terkait eksekusi yang melibatkan UINSU.
Ketua Tim Pengacara Sultan Negeri Serdang, Dr. Ibnu Affan SH M.Hum, menegaskan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tanah yang akan dieksekusi berada di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, dengan luas sekitar 102 hektar, dan masih dalam proses persidangan.
Meski demikian, eksekusi sudah dijadwalkan sesuai surat pemberitahuan dari Ketua PN Lubuk Pakam. Ibnu Affan juga mengungkapkan bahwa tanah yang dikuasai oleh kliennya berdasarkan kesepakatan dengan Sultan Negeri Serdang, dengan sejarah penguasaan tanah adat Kesultanan Negeri Serdang yang telah disewakan kepada perusahaan perkebunan Hindia Belanda, yang setelah kemerdekaan menjadi objek nasionalisasi.
Kini, tanah tersebut dianggap sah dikuasai oleh Sultan Negeri Serdang. Pihak pengacara telah mengirimkan surat kepada Ketua PN Lubuk Pakam untuk menghentikan pelaksanaan eksekusi, dengan tembusan disampaikan ke instansi terkait, termasuk Ketua Mahkamah Agung dan Kapolri.
(christie)
BAGANSIAPIAPI Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan warga binaan lanjut usia, Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi bekerja sama dengan Pus
Kesehatan
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kantor kecamatan dan puskesma
Pemerintahan
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Grati
Nasional
JAKARTA Operator stasiun pengisian bahan bakar minyak (BBM) swasta, Vivo Indonesia, mengumumkan seluruh stok bensin mereka telah habis. P
Peristiwa
MEDAN Kabar baik datang bagi para pencari kerja di Kota Medan. Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) me
Nasional
JAKARTA Kelompok ibu, anak muda, dan perempuan yang tergabung dalam Suara Ibu Indonesia mendesak pemerintah menghentikan program Makan B
Peristiwa
MEDAN Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui UPTD Khusus membuka penerimaan peg
Nasional
MEDAN Sosok politisi Hasyim, SE kembali mencuri perhatian publik setelah dinilai layak maju dalam kontestasi Pemilihan Wali Kota Medan m
Politik
PADANGSIDIMPUAN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan kembali menggelar kegiatan penegakan Peraturan Daerah (Perda
Pemerintahan
JAKARTA Masalah skor kredit pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menjadi kendala bagi masyara
Ekonomi
